Pemkab Lumajang Tegaskan Donasi Resmi dan Larangan Pengungsian Liar bagi Warga Terdampak Semeru

Mediapriangan.com - Kondisi warga terdampak erupsi Gunung Semeru masih terbagi antara mereka yang bertahan di lokasi aman dan sebagian lain yang mulai kembali ke rumah.

Data per Jumat, 21 November 2025 hingga pukul 18.00 WIB mencatat 852 jiwa mengungsi di Kecamatan Pronojiwo dan 264 jiwa berada di Kecamatan Candipuro. Pemkab Lumajang memastikan kebutuhan pokok tetap terpenuhi di seluruh titik yang dihuni para pengungsi.

Distribusi bantuan disebut berjalan lancar dan stok logistik berada dalam kondisi aman. Setiap posko melaporkan bahwa kebutuhan utama pengungsi masih mencukupi.

Baca Juga: Kecelakaan Mobil di Tol Bakter, Polisi Dalami Rekaman CCTV, Pengemudi Hilang dan Puluhan Ribu Ekstasi Ditemukan

Namun di tengah proses tersebut, Pemkab Lumajang kembali mengingatkan pentingnya mengikuti jalur Donasi Resmi dan melarang pendirian Pengungsian Liar yang berpotensi mengganggu pemerataan bantuan.

Sekretaris Daerah Lumajang sekaligus Pelaksana Harian SKPDB, Agus Triyono, menegaskan penyaluran logistik dari Dinas Sosial PPPA dan BPBD berjalan tanpa hambatan.

“Kebutuhan pokok warga terdampak sudah tercukupi. Logistik terus kami salurkan sesuai prioritas dan kondisi di lapangan,” ujar Agus dalam keterangan resminya pada Sabtu, 22 November 2025.

Baca Juga: Sri Radjasa soal Komisi Reformasi Polri, Walk Out hingga Isu Ijazah Jokowi Dinilai Ganggu Legitimasi Prabowo

Menurut Pemkab Lumajang, Donasi Resmi sangat penting karena bantuan yang dikirim tanpa koordinasi kerap menumpuk di satu titik. Akibatnya, ada lokasi lain yang justru kekurangan meski memiliki jumlah pengungsi yang sama.

Situasi semacam ini tak hanya membebani petugas distribusi, tetapi juga membuat warga menunggu bantuan lebih lama. Karena itu, pemerintah meminta setiap warga yang ingin menyalurkan bantuan langsung untuk datang ke dua Posko Tanggap Darurat, yaitu Posko Candipuro dan Posko Pronojiwo.

Selain peringatan mengenai Donasi Resmi, Pemkab Lumajang juga menyoroti maraknya Pengungsian Liar di beberapa titik. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh layanan harus berada dalam satu koordinasi melalui SKPDB.

Baca Juga: Publik Menanti Penjelasan Kronologi Dirut BJB dan Dugaan Kecelakaan Golf, Emiten Diminta Transparan

“Pengendalian di bawah satu komando resmi memastikan setiap warga terdampak dapat dipantau kondisinya secara menyeluruh. Kebutuhan medis, pangan, dan keamanan bisa terpenuhi secara terencana,” kata Agus.