Bantah Korupsi Chromebook, Nadiem Makarim Tegaskan Dana Rp809 Miliar Bukan Miliknya di Sidang Eksepsi

Mediapriangan.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, kembali menjadi sorotan publik setelah membantah keterlibatannya dalam perkara korupsi Chromebook.

Bantahan tersebut disampaikan langsung dalam sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta, Senin, 5 Januari 2026.

Dalam persidangan itu, Nadiem Makarim menyoroti aliran dana Rp809,59 miliar yang disebut dalam dakwaan korupsi Chromebook.

Baca Juga: Kuasa Hukum Nadiem Makarim Tegaskan Grup WhatsApp Dibentuk Sebelum Jadi Menteri, Bukan untuk Bahas Proyek

Ia menegaskan dana tersebut merupakan transaksi korporasi yang tercatat secara resmi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan tidak pernah mengalir ke dirinya secara pribadi. Penjelasan ini menjadi pokok utama eksepsi yang diajukan oleh Nadiem Makarim.

"Saya begitu kaget ini bisa masuk ke dalam dakwaan," kata Nadiem saat membacakan nota keberatan alias eksepsi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta, pada Senin, 5 Januari 2026.

"Padahal tidak sepeserpun uang tersebut masuk ke kantong saya," tegasnya.

Baca Juga: Analogi Kasus Pelecehan ala Hotman Paris Guncang Sidang Praperadilan Nadiem Makarim, Penyidik Kena Sindir Tajam!

Kasus korupsi Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbud Ristek periode 2019-2022.

Dalam perkara tersebut, Nadiem Makarim didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp2,18 triliun, tudingan yang kembali dibantah melalui eksepsi yang diajukannya di persidangan.

Sidang eksepsi Nadiem Makarim turut mendapat perhatian publik karena kehadiran influencer DJ Donny.

Baca Juga: Ahli Bongkar Kejanggalan Praperadilan Nadiem Makarim, Bukti Diduga Direkayasa, Audit BPKP Tak Sah Secara Hukum

Melalui unggahan media sosial, DJ Donny menyampaikan pandangannya terkait perkara korupsi Chromebook yang dinilai perlu dilihat sebagai evaluasi kebijakan.