JAKARTA, Mediapriangan.com - Provinsi Jawa Barat mengukuhkan posisinya sebagai salah satu wilayah dengan tata kelola administrasi paling unggul di tanah air. Dalam momentum peringatan Hari otonomi daerah (Otda) ke-30, provinsi ini resmi dianugerahi penghargaan sebagai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik Tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Apresiasi bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di Plaza Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 April 2026.
Capaian ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja birokrasi dan efektivitas kepemimpinan daerah sepanjang tahun lalu.
Wakil Gubernur Erwan Setiawan menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan cermin dari kerja keras seluruh elemen di Tatar Sunda. Ia berharap pengakuan dari pusat ini tidak membuat aparatur berpuas diri, melainkan menjadi energi tambahan untuk meningkatkan kualitas pemerintah daerah.
"Kami mengapresiasi positif dengan adanya penghargaan ini. Semoga prestasi yang diraih Pemprov Jabar menjadi pemantik untuk bekerja lebih baik lagi demi kemajuan Jabar dan Indonesia pada umumnya," kata Erwan.
Jawa Barat tidak sendirian dalam meraih predikat tersebut. Dalam klaster provinsi, Kemendagri juga memberikan penghargaan serupa kepada DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.
Baca Juga: Tragedi Gerbong Perempuan di Stasiun Bekasi Timur: Investigasi KNKT dan Dugaan Gangguan Sinyal Maut
Menurut Erwan, peringatan Hari otonomi daerah tahun ini harus dijadikan titik balik untuk memperkuat kemandirian wilayah masing-masing.
"Peringatan Hari Otda ke-30 merupakan momentum guna merefleksikan kembali peran otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah," tutur Erwan menambahkan.
Di sisi lain, Wamendagri Bima Arya Sugiarto memberikan catatan penting bagi seluruh penerima bantuan dan instansi pemerintah daerah lainnya.
Meski prestasi telah diraih, ia menekankan bahwa tantangan besar dalam implementasi otonomi daerah masih membentang, mulai dari sinkronisasi anggaran hingga ketergantungan finansial pada pemerintah pusat yang masih tinggi.
Bima Arya juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarwilayah untuk menghapus ketimpangan akses layanan di daerah-daerah terpencil. Baginya, esensi dari otonomi daerah adalah hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar prosedur birokrasi.
Artikel Terkait
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin Pimpin Rakor Reforma Agraria, Fokus Sejahterakan Masyarakat
Kronologi Tragedi di Stasiun Bekasi Timur, Ini Kesaksian Penumpang KA Argo Bromo saat Detik-detik Tabrak KRL
Strategi Baru Berdayakan UMKM, Batu Creative Hub Kelola Program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu
Istana Ganti Komando Komunikasi: Pemerintah Lawan Algoritma, Tidak Bisa Hanya Andalkan Segelintir Media Besar!
16 Tahun Tak Dialiri Air, Wakil Bupati Tasikmalaya Targetkan Distribusi Air Irigasi Ciremajaya Segera Mengalir
Susi Pudjiastuti Jadi Komisaris Utama Bank BJB, Targetkan Take Over Pinjol untuk Bantu Petani dan Nelayan