OTT Rektor Unsoed Buka Kotak Pandora Jalur Mandiri, KPK Beranikah Bongkar Kampus Lain?

Kalau memang uang pembangunan, tunjukkan pembangunannya. Jangan sampai kalimat “uang pengembangan institusi” justru menjadi wilayah abu-abu yang membuat masyarakat sulit membedakan pungutan resmi dengan transaksi di bawah meja.

Yang Diperdagangkan Bukan Sekadar Kursi

Kasus ini menjadi jauh lebih serius karena yang dipertaruhkan bukan sekadar uang. Yang dipertaruhkan adalah keadilan mendapatkan pendidikan. Bayangkan seorang siswa belajar bertahun-tahun, mengejar nilai, mengikuti bimbingan belajar dan percaya dirinya harus bersaing secara akademik untuk masuk PTN.

Lalu, jika ternyata tersedia pintu lain bagi mereka yang memiliki uang dan koneksi, negara sedang mengajarkan pelajaran pertama yang sangat buruk kepada generasi muda: bahwa kerja keras bisa dikalahkan oleh uang dan akses. Lebih mengerikan lagi jika praktik seperti itu terjadi pada Fakultas Kedokteran.

Kita sedang menyeleksi calon dokter, profesi yang beberapa tahun kemudian memegang kesehatan dan bahkan nyawa manusia. Apakah pintu pertamanya boleh dikotori transaksi?

Jangan Berhenti di Unsoed

Karena itu KPK dan pemerintah jangan berhenti di Purwokerto. Bukan berarti seluruh kampus harus diperlakukan sebagai tersangka. Justru audit diperlukan untuk melindungi kampus-kampus yang bersih sekaligus membongkar yang bermain.

Kemendiktisaintek bersama KPK dan lembaga pengawasan semestinya melakukan audit tematik nasional terhadap penerimaan mahasiswa jalur mandiri PTN, terutama program studi dengan persaingan dan biaya tinggi. Tidak perlu rumit. Buka kuotanya. Buka mekanisme kelulusannya. Buka UKT dan IPI-nya. Buka total penerimaannya. Buka penggunaannya. Audit siapa yang mempunyai kewenangan menentukan kelulusan.

Dan yang paling penting: telusuri apakah pernah ada pembayaran di luar rekening resmi kampus. KPK sendiri sebenarnya sudah lama melihat kerawanan jalur ini. Kasus Unila seharusnya sudah menjadi alarm keras. Sekarang muncul Unsoed. Jangan menunggu universitas ketiga, keempat, dan kelima.

Berapa “Rp650 Juta” yang Tidak Pernah Tertangkap?

Saya tetap ingin percaya bahwa sebagian besar rektor, dekan dan dosen di perguruan tinggi negeri kita menjaga integritas. Tetapi kepercayaan publik tidak boleh hanya dibangun berdasarkan gelar profesor, toga akademik, atau pidato tentang moralitas. Kepercayaan harus dibangun melalui transparansi.

Maka setelah OTT Unsoed, pertanyaan negara jangan berhenti pada: “Siapa yang menerima uang Rp650 juta Pertanyaannya harus diperbesar: Ada berapa “Rp650 juta” lain yang selama ini tidak pernah tertangkap?

Ada berapa orang tua yang pernah membayar dan memilih diam karena anaknya akhirnya diterima? Ada berapa kursi jalur mandiri yang mungkin diperdagangkan? Dan ada berapa kampus bersih yang akhirnya ikut dicurigai hanya karena negara membiarkan sistem ini tetap gelap Karena itu OTT Unsoed jangan menjadi akhir kasus.

Jadikan OTT Unsoed pintu masuk. Buka jalur mandiri PTN. Audit uangnya. Audit kuotanya. Audit mekanisme kelulusannya. Audit IPI-nya. Sebab universitas seharusnya menjadi tempat bangsa membangun integritas. Bukan tempat seorang anak pertama kali belajar bahwa di negeri ini, bahkan kursi pendidikan pun bisa memiliki harga di bawah meja.