Jawa Barat Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah 2029, Herman Suryatman Dorong Transformasi Pemerintahan

Dalam konteks transformasi pemerintahan, koordinasi tersebut menjadi bagian penting agar kebijakan tidak berhenti pada perencanaan. Program pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah perlu diterjemahkan menjadi aksi yang dapat menjangkau anak sesuai kebutuhannya.

Data Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Selain kolaborasi, kualitas data menjadi perhatian dalam upaya menangani anak tidak sekolah. Pemerintah membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi anak secara akurat sebelum menentukan bentuk intervensi.

Herman Suryatman menegaskan bahwa data yang tepat akan membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih terarah. Karena itu, pemutakhiran dan ketepatan data menjadi bagian penting dari strategi Jawa Barat dalam mencapai target bebas anak tidak sekolah.

“ Good data, good decision, good result," sebut Sekda Herman.

Baca Juga: KDM Menuju Pilpres 2029: Menunggu Restu Prabowo atau Maju Bersama Gerindra?

Prinsip tersebut menempatkan data sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan. Dengan informasi yang sesuai kondisi lapangan, pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan serta menyesuaikan intervensi berdasarkan kebutuhan anak.

Target Jawa Barat bebas anak tidak sekolah pada 2029 kemudian ditempatkan dalam kerangka pembenahan tata kelola yang lebih luas. Transformasi pemerintahan diarahkan agar kapasitas aparatur, kelembagaan, dan manajemen kinerja dapat mendukung percepatan program.

Dalam agenda tersebut, Herman Suryatman kembali menekankan pentingnya keterpaduan antara data, keputusan, dan pelaksanaan program. Penanganan anak tidak sekolah di Jawa Barat ditargetkan bergerak melalui kerja bersama lintas sektor dengan kebijakan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan.***