Mediapriangan.com - Sorotan tajam datang dari Komisi VI DPR RI saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Danantara dan Kementerian BUMN.
Salah satu anggota Komisi VI, Mufti Anam, menyinggung isu yang ramai di masyarakat soal kemungkinan penerapan pajak terhadap amplop kondangan.
Pernyataan itu disampaikan saat membahas strategi Kementerian Keuangan dalam menutup defisit anggaran negara. Mufti menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai sektor masyarakat yang kini sudah dikenai pajak.
“Pengalihan dividen Danantara sangat jelas, negara hari ini kehilangan pemasukannya, nah Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak bagaimana harus menambal defisit,” kata Mufti saat RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025.
Ia melanjutkan, “Bagaimana Pak Rosan melihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee, di TikTok, di Tokped dipajaki, Pak.”
Mufti juga menyinggung profesi digital seperti influencer yang tak luput dari kewajiban pajak.
Baca Juga: Dicecar 45 Pertanyaan soal Ijazah, Jokowi Klarifikasi Postingan Kader PSI yang Jadi Sorotan
“Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja digital kita semua sekarang dipajaki,” tambahnya.
Namun yang paling menyita perhatian adalah saat ia mengungkap kabar yang beredar tentang adanya wacana pajak terhadap penerima amplop dalam acara hajatan dan kondangan.
“Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah, ini kan tragis,” tandas Mufti.
Menurutnya, wacana tersebut sangat sensitif dan menunjukkan bahwa beban rakyat semakin berat.