Komisi IV DPRD Jabar Awasi Proyek Jalan Rp9 Miliar di Singaparna, Minta Kualitas Tak Asal Jadi

TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan inspeksi lapangan terhadap proyek peningkatan dan pelebaran ruas Jalan Kudang–Alun-alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Arip Rachman SE MM mengatakan, peninjauan dilakukan bersama anggota Komisi IV lainnya, yakni Zulkifli Chaniago dan Haji Uden. Mereka melihat langsung progres pekerjaan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga TNI, Kapuspen Tegaskan Tak Berkaitan dengan Penggeledahan Polri

Menurut Arip, proyek senilai sekitar Rp9 miliar tersebut mencakup pelebaran jalan, pembangunan gorong-gorong, hingga penataan trotoar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Kami ingin memastikan pekerjaan berjalan dengan baik, kualitasnya terjaga, dan nantinya benar-benar layak digunakan masyarakat," kata Arip.

Dari hasil peninjauan, Komisi IV menilai kualitas pekerjaan di lapangan sudah cukup baik. Meski demikian, pihaknya mengingatkan pelaksana proyek agar tidak mengabaikan mutu pekerjaan.

Baca Juga: Penggeledahan Rumah Jampidsus dan Kasus Brigjen Polri Jadi Sorotan, Begini Fakta Penyidikan Korupsi yang Terungkap

"Kami meminta kontraktor tidak bekerja asal-asalan karena infrastruktur ini akan digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan Kabupaten Tasikmalaya, tentu saya akan merasa malu jika hasil pekerjaannya tidak baik," ujarnya.

Komisi IV, terang Arip, menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai proyek pembangunan yang dibiayai pemerintah provinsi agar seluruh anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas.

Arip berharap pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga mampu meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.***