DPRD Ciamis Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Bupati Herdiat Sunarya Komitmen Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Publik

CIAMIS, Mediapriangan.com - Dinamika pengawasan legislatif terhadap eksekutif di Kabupaten Ciamis memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Ciamis) secara resmi menyerahkan dokumen rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ 2025) dalam sebuah forum terhormat di Aula Tumenggung Wiradikusumah, Senin (27/4/2026).

Gelaran Rapat Paripurna yang dipimpin oleh H. Nanang Permana ini menjadi panggung evaluasi bagi capaian pembangunan daerah sepanjang tahun lalu.

Dokumen rekomendasi yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD, Sofwan Ismail, memuat sejumlah poin strategis yang wajib diimplementasikan oleh jajaran pemerintah daerah guna menjamin efektivitas tata kelola pemerintahan.

Baca Juga: Sinergi Lintas Instansi Garap DED Rehabilitasi Situs Karangkamulyan Guna Perkuat Wisata Sejarah Kabupaten Ciamis

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, hadir langsung untuk merespons masukan dari para wakil rakyat tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan yang diberikan merupakan panduan penting untuk meningkatkan standar pelayanan publik di Tatar Galuh.

“Rekomendasi DPRD kami pandang sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan yang akan ditindaklanjuti secara sistematis, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati Herdiat Sunarya.

Meskipun menghadapi tantangan fiskal yang ketat selama tahun 2025, Herdiat mengklaim sinergi lintas sektor tetap mampu menjaga ritme pembangunan.

Baca Juga: Hadiri Rakornas Pertanian 2026, Bupati Ciamis Kawal Alokasi Bantuan Sektor Perkebunan dan Infrastruktur Pengairan

Namun, ia tidak menutup mata terhadap beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target maksimal. Evaluasi sumber daya manusia dan manajerial menjadi prioritas untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Dalam momen Rapat Paripurna tersebut, Bupati juga menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak membiarkan rekomendasi legislatif hanya menjadi tumpukan kertas.

Setiap instansi diwajibkan melakukan penyelarasan kebijakan sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi.

Baca Juga: Kunci Pembangunan Tepat Sasaran, Pemkab Ciamis Perkuat Integrasi Melalui Forum Satu Data Indonesia 2026

Apresiasi tinggi turut disampaikan Bupati Ciamis kepada pimpinan dan anggota DPRD Ciamis yang telah membedah LKPJ 2025 secara kritis dan objektif.