TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Arip Rachman, mendorong pemerintah desa untuk lebih aktif memanfaatkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam mengajukan program pembangunan.
Hal tersebut disampaikan saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu 19 April 2026.
Hadir dalam kegiatan tersebut, pemerintahan desa setempat, tokoh masyarakat, pemuda dan Karang Taruna.
Baca Juga: Jalan Desa Jadi Prioritas, DPRD Jabar Dorong Perbaikan Infrastruktur di Cibungur
Dalam kegiatan tersebut, terungkap masih adanya pertanyaan dari pemerintah desa dan masyarakat terkait mekanisme pengusulan program melalui SIPD, termasuk jenis kegiatan yang dapat dibiayai melalui bantuan keuangan provinsi (Banprov).
Arip menjelaskan, SIPD tetap menjadi jalur utama dalam pengajuan usulan pembangunan, baik untuk infrastruktur jalan, saluran irigasi, maupun sarana olahraga.
“Untuk usulan desa secara umum masih sama, hanya beberapa penyesuaian pada menu tertentu. Pemerintah desa perlu aktif memantau dan mengajukan sesuai jadwal yang ditentukan,” katanya.
Ia juga menambahkan, batas waktu pengajuan usulan melalui SIPD diperkirakan hingga 8 Mei 2026.
Karena itu, koordinasi dengan Bappeda dan dinas terkait menjadi hal penting agar usulan tidak terlewat.
Selain itu, kejelasan status jalan juga menjadi faktor penting dalam pengajuan, apakah termasuk jalan desa atau jalan kabupaten, karena akan menentukan jalur pengusulan.
"Dengan optimalisasi SIPD, diharapkan proses perencanaan pembangunan menjadi lebih transparan, terarah, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat," ujat Arip.***