Dalam RDP DPRD Karo, Fitriani juga mempersoalkan biaya obat yang harus ditanggung selama anak-anak menjalani pengobatan.
Ia menyebut terdapat obat dengan harga mulai Rp18.000 hingga Rp50.000 yang dikonsumsi anak-anak korban.
“Harga obat yang dikonsumsi anak-anak kami Rp18.000, Rp20.000, yang paling mahal Rp50.000. Seyogyanya, kalau memang pemerintah bahkan negara bertanggung jawab pengobatan ini, kenapa obat seperti itu?” tuntutnya.
“Apakah antinyeri bisa menyembuhkan untuk selamanya? Tidak pak,” sambungnya.
Selain persoalan biaya, Fitriani menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pihak SPPG terkait perkembangan kondisi anak-anak yang diduga terdampak.
“Pihak SPPG sekalipun tidak pernah menanyakan kondisi anak-anak kami,” tuturnya.
Baca Juga: Viral Supplier MBG Bongkar Permintaan Beras Broken hingga Ayam Memar, Soroti Praktik di Dapur MBG
RDP DPRD Karo Berlangsung Memanas
Berbagai keluhan tersebut disampaikan orang tua siswa dalam RDP DPRD Karo yang membahas dugaan keracunan MBG di Berastagi. Suasana rapat sempat memanas ketika orang tua korban meminta adanya pertanggungjawaban dari SPPG.
Keracunan MBG di Berastagi sebelumnya terjadi setelah sejumlah siswa dari SMAN 1 Berastagi, SMA Bersama, dan SMKN 1 Berastagi mengonsumsi makanan yang dibagikan pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Tidak lama setelah menyantap MBG, sejumlah siswa dilaporkan mengalami berbagai keluhan kesehatan. Gejala yang muncul antara lain mual, muntah, pusing, hingga bibir membengkak.
Berdasarkan data hingga Jumat, 14 Agustus 2026, sekitar 353 siswa dilaporkan menunjukkan gejala yang diduga berkaitan dengan keracunan MBG.
Para siswa kemudian mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Karo. Beberapa di antaranya yakni Rumah Sakit Efarina Berastagi, RSU Amanda Berastagi, Rumah Sakit Umum Kabanjahe, serta Puskesmas Berastagi.
Dalam RDP DPRD Karo tersebut, orang tua siswa kembali meminta penjelasan mengenai penanganan korban serta pertanggungjawaban SPPG Karo Berastagi Sempajaya atas dugaan keracunan MBG.***