Arip Rachman Serap Aspirasi Infrastruktur Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Singaparna

photo author
Dede Farhan Kamil, Media Priangan
- Minggu, 12 Juli 2026 | 20:29 WIB
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat H. Arip Rachman melaksanakan pengawasan pemerintahan 2026 di Desa Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (12/7/2026). (Dok. DFK)
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat H. Arip Rachman melaksanakan pengawasan pemerintahan 2026 di Desa Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (12/7/2026). (Dok. DFK)

 

TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Arip Rachman, S.E., M.M., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Aula Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (12/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam dialog yang berlangsung interaktif, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari kondisi jalan lingkungan, peningkatan kualitas infrastruktur desa, hingga perlunya pemerataan pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Saluran Dijebol Warga, Arip Rachman Minta Pengawasan Irigasi Diperketat

Arip Rachman menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD bertujuan memastikan setiap program pembangunan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pengawasan menjadi instrumen penting untuk melihat langsung pelaksanaan pembangunan di lapangan sekaligus menyerap berbagai persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.

Baca Juga: Arip Rachman Desak Revitalisasi Irigasi Ciramajaya, Ratusan Hektare Sawah Terancam Tak Bisa Ditanami

Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan bersama pemerintah daerah agar pembangunan berjalan lebih efektif dan merata.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Raspati

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X