Bangunan Liar Hambat Normalisasi Irigasi Ciramajaya, Komisi IV DPRD Jabar Siapkan Evaluasi

photo author
Dede Farhan Kamil, Media Priangan
- Sabtu, 11 Juli 2026 | 07:10 WIB
Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, meninjau proses pembangunan daerah irigasi (DI) Biuk pada wilayah kerja UPTD PSDA wilayah sungai Ciwulan-Cilaki, Rabu (8/7/2026). (Dok. DFK)
Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, meninjau proses pembangunan daerah irigasi (DI) Biuk pada wilayah kerja UPTD PSDA wilayah sungai Ciwulan-Cilaki, Rabu (8/7/2026). (Dok. DFK)

TASIKMALAYA, Mediapriangan.com – Upaya normalisasi Irigasi Primer Ciramajaya tidak hanya terkendala pendangkalan saluran, tetapi juga terhambat oleh banyaknya bangunan liar dan jembatan milik warga yang berdiri di sepanjang badan irigasi.

Temuan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Arip Rachman, usai melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi jaringan irigasi yang menghubungkan Kecamatan Mangunreja, Tanjungjaya, hingga Sukaraja.

Menurut Arip, pemerintah sebenarnya telah berupaya melakukan pengerukan sedimen untuk mengatasi pendangkalan. Namun pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak berjalan optimal karena akses alat berat menuju lokasi banyak terhalang bangunan yang berdiri di sempadan irigasi.

Baca Juga: Arip Rachman Desak Revitalisasi Irigasi Ciramajaya, Ratusan Hektare Sawah Terancam Tak Bisa Ditanami

"Saya menemukan ada jembatan yang dibangun warga hanya untuk menghubungkan rumah tinggal. Kondisi seperti ini jelas menghambat alat berat saat akan melakukan normalisasi saluran," ungkapnya, Sabtu (11/7/2026).

Selain jembatan, keberadaan bangunan di bibir saluran juga menyulitkan petugas melakukan perawatan rutin maupun membuka jalur inspeksi yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan jaringan irigasi.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Arip menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui pengawasan tata ruang dan penertiban pemanfaatan sempadan saluran irigasi.

Baca Juga: Arip Rachman Tampung Aspirasi BPJS dan Data KPM, Siap Koordinasikan dengan Komisi Terkait

Ia menegaskan, seluruh temuan di lapangan akan dibawa dalam pembahasan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai bahan evaluasi bersama pemerintah untuk menentukan langkah penanganan yang komprehensif.

"Semua hasil peninjauan ini menjadi catatan Komisi IV. Kami akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD dan pemerintah agar segera dirumuskan solusi terbaik sehingga fungsi irigasi dapat kembali optimal," tegasnya.

Arip berharap penanganan Irigasi Ciramajaya tidak hanya berfokus pada rehabilitasi fisik, tetapi juga dibarengi penegakan aturan pemanfaatan sempadan irigasi agar jaringan sumber daya air tersebut dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Tasikmalaya.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Raspati

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X