Pengawasan DPRD Jabar Temukan Infrastruktur Jalan Desa Masih Jadi Prioritas Warga Tasikmalaya

TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Kondisi infrastruktur jalan desa masih menjadi perhatian utama masyarakat dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Arip Rachman, SE, MM, di Madrasah Nurul Hikmah Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya,Minggu (19/7/2026).

Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah aspirasi mengemuka mengenai kebutuhan percepatan perbaikan jalan desa yang selama ini menjadi akses utama aktivitas ekonomi, pendidikan hingga pelayanan kesehatan masyarakat.

Warga mempertanyakan peluang memperoleh bantuan keuangan pemerintah untuk pembangunan maupun rehabilitasi jalan desa yang mengalami kerusakan.

Baca Juga: Arip Rachman Tekankan Pentingnya Pengawasan untuk Mewujudkan Pembangunan yang Transparan dan Berkualitas

Menanggapi aspirasi tersebut, H. Arip Rachman menjelaskan bahwa pemerintah desa masih memiliki peluang mengakses Bantuan Keuangan Desa melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Program tersebut mencakup pembangunan jalan desa, pembangunan sarana olahraga hingga rehabilitasi saluran irigasi sesuai mekanisme dan petunjuk teknis yang berlaku.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, H. Arip menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur dasar merupakan fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Arip Rachman Serap Aspirasi Infrastruktur Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Singaparna

Jalan yang layak akan memperlancar distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas pelajar serta meningkatkan akses pelayanan publik.

Menurutnya, pengawasan legislatif tidak berhenti pada proses penyerapan aspirasi, tetapi juga memastikan program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

Hasil pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mendorong sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah desa sehingga kebutuhan infrastruktur dasar dapat menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran pembangunan daerah.***