Selain kondisi jalan yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, keterlambatan juga berkaitan dengan mekanisme pencairan dana pinjaman.
Gumilar menjelaskan pencairan dari PT SMI dilakukan berdasarkan progres pekerjaan.
Karena itu, keterlambatan proyek menjadi perhatian tersendiri. Ia secara khusus menyoroti ruas Eureunpalay–Mertajaya yang disebut telah melewati batas kontrak.
"Yang dikhawatirkan pekerjaan tidak selesai, dana tidak cair," katanya.
Bila kondisi tersebut terjadi, pemerintah daerah harus menghadapi persoalan baru dalam memastikan kelanjutan pekerjaan.
Komisi III juga menilai pemerintah perlu mengevaluasi penyedia jasa yang tidak mampu memenuhi target pekerjaan.
Baca Juga: HIPMI Kota Tasikmalaya Matangkan MUSCAB VI, RBPL Bentuk SC dan OC untuk Kawal Tahapan Organisasi
Gumilar bahkan membuka kemungkinan Komisi III menyampaikan nota komisi kepada pimpinan DPRD untuk mendorong langkah lebih tegas terhadap perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual.
Pada akhirnya, persoalan enam ruas jalan ini bukan hanya soal cepat atau lambatnya kontraktor bekerja.
Ada uang pinjaman daerah di dalamnya. Ada kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi. Ada target pembangunan yang harus dicapai. Dan di ujung seluruh persoalan itu ada masyarakat yang menunggu jalan mereka benar-benar selesai.
Karena itu, tambahan waktu 50 hari kini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan penyedia jasa untuk membuktikan apakah proyek-proyek tersebut benar-benar dapat diselesaikan, sekaligus memastikan masyarakat tidak terus menjadi pihak yang menunggu hasil pembangunan.***