Gelar Demo Kenaikan BBM, KBPP Desak Bupati dan Ketua DPRD Karawang Keluarkan Surat Dukungan

Mediapriangan.com - Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan kantor Bupati Karawang, pada Jumat 9 September 2022.

Massa buruh di Karawang, Jawa Barat, bergerak dari masing-masing pabrik menuju lokasi demo di depan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) siang ini menyuarakan aspirasinya di kantor Pemkab Karawang.

Baca Juga: Dua Hari Pencarian Jasad Hanan Ditemukan Tersangkut Bebatuan

Sebelumnya massa buruh berkeliling kawasan industri dengan motor dan mobil komando mengajak buruh lain untuk ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa.

Ketua DPC FSP TSK SPSI Dion Untung Wijaya mengatakan selain menyampaikan soal penolakan kenaikan harga BBM subsidi, massa buruh juga menyampaikan tuntutan lain.

Tuntutan lainnya yaitu pencabutan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dan meminta kenaikan upah pekerja tahun 2023 sebesar 10 hingga 20 persen.

Baca Juga: Ratu Elizabeth II Meninggal Dunia, Pangeran Charles Menjadi Raja Baru Inggris Bergelar Raja Charles III

Massa aksi mendesak agar Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana dan Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar mengeluarkan surat dukungan atas tuntutan para buruh tersebut.

"Kami mendesak Pemkab dan DPRD Karawang mengeluarkan surat berupa dukungan atas tuntutan para buruh. Jika tidak kami akan terus aksi tiap hari," kata Dion Untung Wijaya.

Aksi unjuk rasa didepan kantor Pemkab Karawang ini diikuti oleh 7 Federasi yang tergabung dalam KBPP yaitu FSP LEM, FSP KEP, FSP TSK, FSP RTMM, FSPMI, SARBUMUSI, dan KASBI.

Baca Juga: Dalam Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program, KPK RI Mendatangi DPRD Jawa Barat

Selain itu, ada perwakilan masa aksi dari kawasan Industri dan zona industri yang ada di Karawang yakni Kawasan Industri Surya Cipta, KIM, KIIC, dan Zona luar kawasan.

Perwakilan pimpinan massa aksi diterima oleh Pemkab Karawang untuk melakukan berdialog tentang tuntutan Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP).