Puluhan Ribu Rakyat Malaysia Teriakkan 'Turunkan Anwar!' Mahathir Turun Langsung Ikut Kritik Pedas

Mediapriangan.com - Suasana Ibu Kota Kuala Lumpur memanas pada Sabtu, 26 Juli 2025, saat puluhan ribu warga Malaysia tumpah ruah di sekitar Gedung Pemerintahan.

Aksi demonstrasi besar-besaran tersebut menyuarakan satu tuntutan utama: Perdana Menteri Anwar Ibrahim diminta untuk mundur dari jabatannya.

Unjuk rasa itu dipelopori oleh koalisi partai oposisi, yang menyatakan bahwa pemerintahan Anwar telah gagal memenuhi janji kampanye, terutama dalam menekan biaya hidup yang makin mencekik rakyat.

Baca Juga: Kelakar Donald Trump Soal Macron Akui Palestina, 'Dia Orang Baik, Tapi Tak Akan Berpengaruh Apa Pun di Timur Tengah'

Yang menarik, mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad juga hadir langsung dalam barisan massa, menyampaikan kritik tajam terhadap Anwar.

"Dia (Anwar) sudah memerintah selama tiga tahun dan belum memenuhi janji yang dibuat,” ujar salah satu demonstran, Fauzi Mahmud, dikutip dari Al-Jazeera.

Ia juga menyoroti bahwa kunjungan Anwar ke luar negeri untuk menarik investasi belum menghasilkan perubahan signifikan di dalam negeri.

Baca Juga: Kalah dari Timnas Indonesia U-23, Media Thailand Sindir Keras, Piala Dunia? Hanya Mimpi Indah di Atas Kertas!

Mahathir sendiri dalam orasinya menilai Anwar sudah gagal total. “Dia sudah tiga tahun (menjabat sebagai PM Malaysia), apa yang rakyat dapat? Saya pikir dia enjoy melihat kita menderita. Cukup, tolong mundur,” tegas Mahathir.

Aksi damai ini berlangsung dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Berdasarkan data dari Kepolisian Malaysia, jumlah peserta aksi berkisar antara 18 ribu hingga 50 ribu orang.

Para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Turunkan Anwar Ibrahim!” dan meneriakkan yel-yel mengecam pemerintahan yang dianggap tidak membawa perubahan berarti.

Baca Juga: Seskab Teddy dan Menteri Imipas Agus Kompak Dorong Reformasi 65 Ribu Pegawai demi Layanan Imigrasi Cepat dan Transparan

Sebagai informasi, saat dilantik pada 2022, Anwar berjanji menjalankan agenda reformasi dengan menitikberatkan pada pemberantasan korupsi dan praktik nepotisme.