Retret Kepala Daerah Dipangkas, APBD Rp22 Juta Dikembalikan! Simak Skema Baru dan Siapa yang Kini Biayai Acara Ini

Namun, keputusan tersebut dianulir dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 200.5/692/SJ pada 13 Februari 2025, yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan retret akan dibiayai melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.

Beberapa pemerintah daerah diketahui telah lebih dulu melakukan pembayaran sesuai ketentuan awal, yang telah menyetorkan Rp 22 juta ke PT Lembah Tidar Indonesia selaku penyelenggara retret kepala daerah 2025.

Baca Juga: Stafsus Makin ‘Gemuk’ di Tengah Efisiensi Anggaran, Kebijakan Pemerintah Prabowo-Gibran Jadi Sorotan! Ini Dampaknya

Rincian Anggaran Retret

Dalam edaran awal, anggaran Rp22 juta yang bersumber dari APBD digunakan untuk berbagai keperluan selama retret, antara lain:

- Akomodasi dan konsumsi
- Transportasi dari daerah ke Magelang (PP)
- Pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP satu setel
- Sepatu PDL, kaus dalam Satpol PP warna khaki, dan topi berlogo daerah
- Pakaian olahraga (celana hitam, kaus lengan panjang putih, sepatu olahraga)
- Kemeja lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi biru muda, dan sepatu hitam
- Baju batik atau tenun
- Obat-obatan pribadi

Baca Juga: Anggaran Pendidikan Kena Pangkas! Gimana Nasib Beasiswa, Tunjangan Guru, dan Masa Depan Anak Muda Indonesia?

Pemangkasan Durasi Retret

Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah juga berdampak pada pelaksanaan retret.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menegaskan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, retret tetap akan dilaksanakan karena dinilai sebagai program strategis.

"Ya termasuk bukan hanya retret, seluruh program kegiatan yang dianggap memiliki strategis, penting, tetap berjalan. Retret itu bagian dari program yang penting," kata Juri di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 13 Februari 2025.

Baca Juga: BGN Kena Pangkas Rp200 Miliar! Kok Bisa? Padahal MBG Disebut Jadi Penyebab Pemangkasan Berbagai Anggaran Lainnya

Namun, ia mengungkapkan bahwa durasi retret yang semula direncanakan selama 14 hari telah dikurangi untuk menyesuaikan anggaran yang kini bersumber dari APBN.

“Kan retret tadinya 14 hari, sekarang sudah dikurangi harinya," tambahnya.

Dalam retret ini, terdapat dua agenda utama yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebagai penyelenggara orientasi bagi kepala daerah.