Mediapriangan.com - Dugaan penguasaan pulau-pulau kecil oleh warga negara asing (WNA) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) memicu perhatian serius dari pemerintah pusat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan kekhawatirannya soal kepemilikan ilegal atas pulau-pulau strategis tersebut.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa 1 Juli 2025, Nusron mengungkap bahwa sejumlah pulau yang berada di dua provinsi pariwisata itu secara kasat mata telah dimanfaatkan oleh pihak asing.
"Ini ada beberapa kejadian, enggak tahu dulu prosesnya bagaimana, tiba-tiba tanah itu atau pulau tersebut dikuasai oleh beberapa orang asing," ucap Nusron dalam forum tersebut.
"Ada di Bali dan di NTB," sambungnya.
Menurut Nusron, meskipun belum ada data lengkap mengenai legalitas kepemilikan, sejumlah pulau terlihat telah dibangun menjadi properti mewah, seperti rumah tinggal dan resor atas nama asing.
Baca Juga: 7 Tersangka Perusakan Tempat Ibadah di Sukabumi Ditangkap, Salib Dirusak hingga Motor Dihancurkan!
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keabsahan dokumen serta proses peralihan hak atas tanah tersebut.
"Tetapi secara kasat mata, pulau tersebut itu dibangun rumah, dibangun resor atas nama asing," tambah Nusron.
Menanggapi kondisi ini, Kementerian ATR/BPN telah menurunkan tim untuk melakukan investigasi langsung di lapangan, termasuk menelusuri dokumen legal serta status hukum dari lahan-lahan yang diduga telah dikuasai tersebut.
Baca Juga: Kejagung Usut Kasus Chromebook Kemendikbud, Pihak Google Diperiksa, Marketingnya Akan Kami Panggil
"Kita cek ke dirjen legal standing-nya kayak apa. Tapi secara aturan itu kalau dimiliki asing enggak boleh," tegas Nusron.
Artikel Terkait
OTT KPK Libatkan Anak Buahnya, Menteri PU Dody Hanggodo, Tak Akan Ditutupi, Tapi Junjung Praduga Tak Bersalah
Anak Buah Terjaring OTT KPK di Sumut, Menteri PU Dody Hanggodo Siap Evaluasi Total Pejabat dari Eselon 1 hingga PPK
Naik Gunung Bukan Seperti ke Mal, Menteri Kehutanan Raja Juli Ingatkan Butuh Edukasi dan Persiapan Sebelum Mendaki
OTT KPK Seret Kadis PUPR Sumut, Menteri PU Dody Hanggodo Siap Evaluasi Total Jika Dapat Restu Presiden Prabowo
Menlu Sugiono Akui Kekosongan Dubes di Negara Penting, Janji Kirim Nama Calon ke DPR Dalam Dua Hari
Menlu Sugiono Akui Sulit Cari Calon Dubes, Pastikan Tugas Diplomatik Tetap Jalan Meski Beberapa Pos Masih Kosong
Menpan-RB Tegaskan WFA Bukan Kewajiban bagi ASN, Hanya Berlaku Jika Instansi Sudah Siap Jalankan Sistemnya
Tom Lembong Singgung Utang Warisan Rachmat Gobel dalam Sidang Impor Gula, Itu Bukan Penugasan, Tapi Melunasi Utang