PPATK Curigai Lebih dari 100 Penerima Bansos Terkait Pendanaan Terorisme, NIK Masuk Radar Transaksi Mencurigakan

Mediapriangan.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali mengungkap temuan mengejutkan terkait distribusi bantuan sosial (bansos) di Indonesia.

Lembaga ini mengidentifikasi sejumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos yang diduga kuat berkaitan dengan pendanaan terorisme.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan bahwa dari hasil pelacakan data NIK yang dilakukan bersama salah satu bank milik negara, ditemukan lebih dari 100 nama yang masuk dalam daftar transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah pada aktivitas terorisme.

Baca Juga: Istana Ancam Coret Penerima Bansos yang Terbukti Main Judol, Deposit Judi Online Warga RI Tembus Rp957 Miliar

“Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada,” ujar Ivan di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.

Meski demikian, Ivan belum mengonfirmasi apakah nama-nama yang diduga terlibat pendanaan terorisme tersebut juga termasuk dalam daftar 500.000 lebih NIK penerima bansos yang sebelumnya diketahui terlibat aktivitas judi online (judol).

“Jadi kita cocokin NIK-nya, ternyata memang ada NIK yang penerima Bansos yang juga menjadi pemain judol," katanya.

Baca Juga: Polisi Selidiki Arah CCTV Berubah di Lokasi Kematian Arya Daru, Rekaman Menunjukkan Sudut Berbeda Saat Insiden Terjadi

"Tapi ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan pendanaan terorisme,” lanjutnya.

Untuk memperdalam investigasi, PPATK saat ini tengah mencocokkan data lintas bank guna memastikan akurasi informasi.

Lembaga ini juga sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), terkait langkah tindak lanjut atas temuan tersebut.

Baca Juga: Memahami 5 Gaya Negosiasi Lewat Karakter Unik, Bisa Jadi Rahasia Tersembunyi Kesuksesan Anda dalam Dunia Bisnis

“Nanti akan kita serahkan ke Pak Mensos rekeningnya,” tutur Ivan saat menjawab pertanyaan soal potensi pemblokiran rekening-rekening yang terindikasi.***