Menu MBG Viral Dibagikan Masih Mentah, DPR Soroti Mirip Bansos dan Duga Ada Pengalihan Tanggung Jawab Negara

Mediapriangan.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan hangat publik setelah viral di media sosial mengenai pembagiannya yang masih dalam bentuk bahan mentah di sejumlah wilayah Tangerang Selatan.

Sejumlah foto yang beredar memperlihatkan paket MBG berisi buah, beras, kacang-kacangan, telur puyuh, hingga ikan asin—semuanya dalam kondisi belum diolah. Hal ini menuai banyak pertanyaan dari masyarakat terkait efektivitas dan tujuan utama program tersebut.

Menanggapi viralnya isu ini, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan kritik tajam terhadap pelaksanaannya.

Baca Juga: Menu MBG Dibagikan dalam Bentuk Mentah di Tangsel Viral, Kepala BGN Tegaskan Belum Ada Kebijakan Seperti Itu

Ia menegaskan bahwa MBG tidak semestinya disamakan dengan program bantuan sembako karena memiliki tujuan yang berbeda secara fundamental.

“MBG tidak bisa disamakan dengan program sembako karena tujuannya beda,” kata Nurhadi pada Kamis, 19 Juni 2025.

Ia menekankan bahwa sejak awal MBG dirancang sebagai program penyediaan makanan siap santap bagi anak-anak, bukan bahan mentah yang justru membebani masyarakat, terutama yang tidak memiliki fasilitas pengolahan makanan yang memadai.

Baca Juga: Kepala BGN Ungkap 60 Persen Anak Indonesia Tak Mampu Beli Susu, Bandingkan Menu Sehari-hari dengan Program MBG

“Sejak awal disusun merupakan program pemberian menu makanan yang bisa langsung dikonsumsi anak-anak,” lanjutnya.

Nurhadi juga menyebut bahwa praktik pembagian bahan mentah ini berpotensi menjadi bentuk pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Tanpa petunjuk teknis, alat masak, dan pemahaman daya serap masyarakat, program ini justru bisa gagal mencapai tujuan intervensi gizi.

Baca Juga: Kadin China Siap Bantu Bangun 1.000 Dapur MBG di Indonesia, Prototipe Ditarget Rampung Sebelum 17 Agustus 2025!

“Ketika bantuan gizi dibagikan dalam bentuk bahan mentah tanpa panduan, tanpa alat masak, bahkan tanpa mempertimbangkan daya serap masyarakat, maka ini bukan program intervensi gizi lagi tapi merupakan pengalihan tanggung jawab,” tegasnya.

“Kalau seperti ini kita patut bertanya, apakah program MBG ini benar-benar berpihak pada masyarakat atau sekadar menggugurkan kewajiban?” tambah Nurhadi.