Judol Anjlok 70 Persen Usai Pemblokiran Rekening Dormant, PPATK Buka Blokir 30 Juta Rekening Aman Nasabah

Baca Juga: Viral Pegawai Bank Curhat Dihardik Nasabah, Rekening Diblokir PPATK Diduga Karena Terlalu Lama Nganggur?

“Kami sudah melepaskan lebih dari 30 juta rekening. Jadi, kami analisis dan meminta data ke bank, ‘ini yang bersangkutan kenapa (rekeningnya) diam sampai sekian tahun, bahkan 35 tahun?’ ‘Oh ini sengaja mendiamkan karena untuk kebutuhan tertentu, sehingga menjadi tabungan’,” jelas Ivan saat berbicara di kanal YouTube Hersubeno Point pada 1 Agustus 2025.

Ia juga menekankan bahwa hak pemilik rekening tetap terjamin:

“Hak pemilik rekening tidak hilang atas dananya. Hanya saja, rekening sedang diproteksi dari potensi penyimpangan oleh pihak lain,” tambahnya.

Nasabah pun dapat dengan mudah mengaktifkan kembali rekeningnya hanya dengan menghubungi bank atau PPATK.

Baca Juga: PPATK Curigai Lebih dari 100 Penerima Bansos Terkait Pendanaan Terorisme, NIK Masuk Radar Transaksi Mencurigakan

Peringatan untuk Potensi Penyalahgunaan dan Temuan Mengejutkan

PPATK sebelumnya menemukan bahwa rekening dormant kerap menjadi target penyalahgunaan. Tercatat lebih dari 50 ribu rekening tidak aktif mendadak menerima dana mencurigakan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 2.000 rekening milik instansi pemerintah yang tidak aktif ternyata masih menyimpan dana hingga Rp 500 miliar.

NIK Penerima Bansos Terkait Judol hingga Pendanaan Terorisme

Tak kalah mencengangkan, PPATK juga menemukan ratusan ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang justru aktif bermain judol.

Baca Juga: Ramai Rekening Terblokir karena Judol, PPATK Ungkap 2 Cara Resmi agar Dana Bisa Diakses Kembali oleh Pemilik

“Kami cocokkan NIK dari Kemensos dengan data transaksi terkait judi online, korupsi, dan pendanaan terorisme. Hasilnya, banyak penerima bansos yang ternyata juga aktif dalam aktivitas ilegal tersebut,” ungkap Ivan dalam rapat Komisi III DPR pada 10 Juli 2025.

Sebanyak 571.410 NIK penerima bansos terlibat dalam transaksi judi online dengan total deposit mencapai Rp 957 miliar sepanjang 2024. Bahkan, sejumlah nama terkait pula dengan tindak pidana korupsi dan pendanaan terorisme.

Dengan strategi pemblokiran selektif yang terintegrasi dengan pembukaan rekening aman, PPATK memastikan perang terhadap kejahatan keuangan berjalan sistematis. Kebijakan ini pun menjadi tonggak penting dalam memberantas praktik ilegal melalui pendekatan finansial yang cermat dan berbasis data. ***