Menaker Yassierli Sebut OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer Pukulan Berat, Dukung Penuh Proses Hukum

Mediapriangan.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, 20 Agustus 2025.

Yassierli menyebut peristiwa ini sebagai pukulan berat bagi kementerian yang dipimpinnya dan menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang dijalankan KPK.

“Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK, saya menghormati proses hukum yang dijalankan oleh KPK, dan mendukung berbagai langkah KPK dalam menindak pelaku korupsi,” ujar Menaker Yassierli dalam jumpa pers di kantornya pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Baca Juga: Istana Singgung Reshuffle Usai Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Begini Penjelasannya

Menaker menambahkan bahwa kasus OTT ini menjadi peringatan keras bagi kementerian terkait integritas dan profesionalisme pegawai.

Ia menegaskan, sejalan dengan arahan Presiden, tidak ada toleransi terhadap perilaku koruptif di tubuh kementerian.

“Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan,” imbuh Yassierli.

Baca Juga: Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Korupsi Sudah Seperti Penyakit Stadium 4

Terkait kemungkinan reshuffle atau perombakan jabatan, Menaker menekankan semua langkah harus berdasarkan bukti dan hasil penyidikan KPK.

“Semua harus berbasis bukti, saya jamin kalau ada bukti dan itu benar, tidak ada toleransi, tapi sekarang tentu kita praduga tak bersalah dulu.

Tunggu aja, sabar, ini belum 1x24 jam, tunggu ya, nanti kalau ada yang perlu kami jelaskan, kita tunggu dulu dari KPK,” jelasnya.

Baca Juga: Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Istana Prihatin, Sebut Presiden Prabowo Sudah Berulang Kali Ingatkan

Noel sendiri ditangkap bersama 10 orang lainnya dan diduga terlibat pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikat K3.***