Mediapriangan.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menaruh perhatian serius terhadap keluhan dunia usaha mengenai pasokan subsidi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Hingga kini, sebanyak 10 laporan resmi telah masuk melalui Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT yang baru dibentuk sebagai saluran aduan.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menegaskan laporan tersebut datang dari pelaku industri maupun asosiasi.
Baca Juga: Kemenhub Hapus Jembatan Timbang, Ganti Teknologi Weight in Motion Mirip ETLE untuk Awasi Truk ODOL
“Ada 10 pengaduan yang masuk kepada kami, baik dari industrinya langsung maupun dari asosiasi industri," ujarnya di Tangerang, Banten, Kamis 21 Agustus 2025.
Menurut Febri, langkah pembentukan Pusat Krisis Industri merupakan respon cepat atas keresahan pelaku usaha, terlebih setelah beredarnya surat dari produsen gas yang menyebut adanya rencana pembatasan pasokan hingga 48 persen.
Kondisi ini dinilai dapat mengganggu stabilitas produksi dan menurunkan kepercayaan investor.
Ia mengingatkan produsen gas agar tidak membatasi distribusi yang bisa merugikan sektor manufaktur.
“Sekali lagi bahwa krisis ini sangat-sangat berdampak terhadap industri manufaktur. Terutama bagi industri manufaktur, terhadap citra iklim investasi, terhadap proses produksi, dan juga terhadap peningkatan lapangan kerja,” tegas Febri.
Saat ini, penerima manfaat HGBT mencakup tujuh subsektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, serta sarung tangan karet.
Melalui pusat pengaduan ini, pemerintah berharap keberlangsungan pasokan gas tetap terjaga sehingga industri bisa terus berproduksi sekaligus menjaga penyerapan tenaga kerja.
Artikel Terkait
BI Optimistis Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5,1 Persen di 2025, Ekspor hingga Investasi Jadi Penggerak Utama
China Lewat Provinsi Anhui Siap Bawa Investor Bangun Infrastruktur dan Perumahan di Ibu Kota Nusantara
QRIS Segera Hadir di China Akhir 2025, Transaksi Digital Indonesia-Tiongkok Bisa Jalan Dua Arah
Hilirisasi Kelapa Bisa Raup Rp2.600 Triliun, Mentan Amran Minta UMKM Bangun Pabrik Rp30 Miliar Secara Patungan
Petani Tebu Curhat ke DPR, Sebut Stok Gula 100 Ribu Ton Tak Laku, Impor Tanpa Kontrol Dituding Jadi Biang Masalah
Istana Singgung Reshuffle Usai Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Begini Penjelasannya
Menaker Yassierli Sebut OTT KPK Wamenaker Immanuel Ebenezer Pukulan Berat, Dukung Penuh Proses Hukum
Tanggapi OTT KPK Wamenaker Noel, Menaker Yassierli Tegaskan Pakta Integritas, Siap Copot Jika Terlibat Korupsi
Kemenperin Turun Tangan Soal Krisis Gas Industri, Pabrik Keramik Rumahkan 450 Karyawan Akibat Pembatasan HGBT
Kemenhub Hapus Jembatan Timbang, Ganti Teknologi Weight in Motion Mirip ETLE untuk Awasi Truk ODOL