RUPTL 2025-2034 PLN Disebut Paling Hijau, Namun Mayoritas Energi Terbarukan Baru Masuk Sistem Setelah 2030

Mediapriangan.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) resmi meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang digadang-gadang sebagai dokumen “paling hijau” sepanjang sejarah perusahaan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 26 Mei 2025.

Dalam rilis resminya, PLN menyebut bahwa dari 69,5 GW kapasitas baru yang akan dibangun selama satu dekade ke depan, 76 persen di antaranya akan bersumber dari energi terbarukan seperti surya, air, panas bumi, dan penyimpanan energi.

Di atas kertas, rencana ini terlihat ambisius dan memberi harapan Indonesia akan segera mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Baca Juga: Mulai 5 Juni 2025, Diskon Listrik 50 Persen Kembali Diberlakukan Khusus untuk Pelanggan PLN 450 VA dan 900 VA

Namun, jika dilihat lebih detail, sebagian besar proyek energi bersih tersebut baru akan terealisasi pada awal 2030-an. PLN membagi pembangunan pembangkit dalam dua tahap, dengan hanya 27,9 GW yang dibangun pada 2025–2029, dan sisanya 41,6 GW pada 2030–2034.

Kritik dari Pengamat

Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mengkritik rencana ini karena masih memberi porsi besar pada energi fosil. Hingga 2034, penggunaan batu bara dan gas justru diproyeksikan naik lebih dari 40 persen dibanding 2024, termasuk tambahan 16,6 GW pembangkit baru berbasis fosil.

“Ketergantungan pada fosil tetap berlanjut,” tulis CREA dalam laporannya, 24 September 2025.

Baca Juga: Ciamis Terpilih Jadi Lokasi PSN PLTM Leuwikeris 7,4 MW, Sekda Sebut Proyek Ini Berkah untuk Akses Listrik dan Irigasi

Pemerintah sebenarnya sudah menandatangani skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar dengan target puncak emisi sektor listrik 2030 dan bauran energi terbarukan 44 persen.

Namun realisasinya masih jauh dari harapan karena sebagian besar dana masih berupa pinjaman, hibah kecil, dan negosiasi pensiun dini PLTU, termasuk Cirebon-1, belum selesai.

“Kalau dana JETP saja belum jelas, bagaimana kita bisa yakin lonjakan energi bersih terjadi tepat waktu?” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ungkap Strategi Kurangi Subsidi Listrik, PLTS dan Energi Terbarukan Jadi Solusi Masa Depan

Ia menekankan pentingnya percepatan lelang proyek energi terbarukan dan perbaikan regulasi pasar listrik agar target 2030 tidak hanya menjadi angka di dokumen.