Menkeu Purbaya Sebut Staf KDM Mungkin Ngibul, Data APBD Jabar Rp4,1 Triliun di Bank Klaimnya Sesuai Laporan BI

Mediapriangan.com - Polemik antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kian memanas setelah muncul laporan dugaan dana APBD Jabar sebesar Rp4,1 triliun mengendap di perbankan.

Perseteruan ini bermula ketika Purbaya menyampaikan data hasil laporan perbankan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 20 Oktober 2025. Data itu disebut menunjukkan adanya dana daerah yang belum terserap dan masih tersimpan di bank.

Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menantang Purbaya membuktikan kebenaran data tersebut. Ia menegaskan akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk menelusuri laporan yang dianggap mencurigakan itu.

Baca Juga: Dugaan Korupsi di Proyek Whoosh Kian Panas, Mahfud MD Desak KPK Tak Tunggu Laporan, Biaya 3 Kali Lipat dari China

“Hari ini, saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi apakah mereka berkata jujur data dan fakta atau berbohong,” ujar Dedi, Rabu, 22 Oktober 2025.

Dedi juga memastikan akan menemui pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) guna memverifikasi sumber data yang disebutkan Menkeu. Ia berjanji akan menindak tegas bawahannya bila terbukti memberikan laporan tidak sesuai fakta.

Purbaya Tantang KDM Cek ke Bank Indonesia

Menkeu Purbaya tak tinggal diam. Ia justru menantang balik Gubernur Dedi Mulyadi agar menanyakan langsung ke Bank Indonesia, karena data APBD yang disebut mengendap di bank bersumber dari lembaga tersebut.

Baca Juga: AHY Bongkar Pertimbangan Berat di Balik Rencana Rute Whoosh Jakarta Surabaya, Sentil Soal Utang dan Pemerataan Wilayah

“Tanya saja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Selasa, 21 Oktober 2025.

Menurut Purbaya, data itu bersifat resmi dan berasal dari laporan sistem keuangan perbankan yang juga diterima oleh pemerintah pusat.

Data Sama dengan Milik Mendagri Tito

Purbaya menegaskan, laporan yang diterimanya identik dengan data yang dimiliki Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Baca Juga: Harga Sering Melonjak, Bupati Cecep Ungkap Pola Distribusi yang Rugikan Warga dalam High Level Meeting TPID