Agus meminta evaluasi mencakup fasilitas, legalitas yayasan, kualitas layanan, serta tanggung jawab pejabat yang terbukti melakukan kesalahan. Penutupan harus disertai pengalihan layanan agar penerima manfaat tetap terlayani.
“Kalau titiknya berlebih, kurangi berdasarkan evaluasi objektif. Pelayanan paling buruk harus menjadi prioritas. Walaupun jumlah titiknya sesuai, dapur yang terbukti tidak layak tetap harus dihentikan,” katanya.
Baca Juga: Pegawai SPPG Bantul Dipecat Buntut Video Diduga Olok-olok Korban Keracunan MBG Karo, Ini Alasan BGN
Agus menegaskan, pengelola yang membangun dapur untuk memperoleh keuntungan harus memahami risiko usaha. Besarnya modal yang sudah ditanamkan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kelayakan dapur dan keselamatan penerima manfaat.
“Kalau berharap untung, harus siap menghadapi risiko rugi. Jangan ketika melihat peluang mengaku pengusaha, tetapi ketika bermasalah meminta pemerintah menjamin investasinya kembali,” ujarnya.
Ia meminta BGN tetap tegas sekaligus mengusut pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.
“Kalau ada penipuan, kejar pelakunya. Kalau ada pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, proses. Tetapi jangan menjadikan kerugian investor sebagai alasan untuk meloloskan dapur bermasalah,” tegas Agus.***
Artikel Terkait
950 Dapur MBG Terancam Tutup Permanen, BGN Soroti Standar Higiene dan Sanitasi
Dugaan Keracunan MBG Berastagi, BGN Siapkan Sanksi Berat hingga Pemecatan Kepala SPPG Berstatus ASN
BGN Beri Suspend Berat SPPG Kalitengah 30 Hari, Buntut 512 Santri Ponpes Manbaul Hikam Sidoarjo Keracunan MBG
MBG di Tengah Kabut Asap Karhutla: Siswa Libur, Orang Tua Tetap Diminta Ambil Makanan, Ini Kata BGN
Ribuan SPPG Disetop, BGN Ungkap Dugaan Bahan Baku MBG Rusak di Balik Kasus Keracunan Daerah
Video Pegawai SPPG Bantul Viral Diduga Ejek Korban MBG Karo, BGN Beri Teguran dan Ingatkan Soal Empati