"Proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum 2022, jauh sebelum Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah menjabat," terang Syakir dalam pernyataan resminya pada 26 Mei 2025.
Syakir juga menambahkan bahwa sejak 2022, Kemendagri telah memfasilitasi berbagai rapat koordinasi dan survei lapangan untuk meninjau status keempat pulau itu.
Dengan Presiden Prabowo langsung turun tangan, publik kini menunggu solusi konkret yang adil dan komprehensif atas sengketa wilayah yang telah memicu ketegangan antara dua provinsi di ujung barat Indonesia tersebut.***