Mediapriangan.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kritik tajam kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin 20 Oktober 2025, Menkeu Purbaya mempertanyakan efektivitas APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dalam forum yang juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah secara daring, Menkeu Purbaya menyoroti orientasi penggunaan APBD yang kerap surplus, tetapi tidak optimal mendukung pembangunan ekonomi daerah.
“Harus dihabisin. Kalau kayak Bojonegoro ada Rp3 triliun nggak dipakai, ya makmurkan penduduk di situ,” kata Menkeu Purbaya. “Kalau Pemda tujuannya bukan untuk menabung sepertinya sih, tapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (daerah).”
Tito menjelaskan, target surplus APBD memang dimaksudkan untuk memastikan cadangan anggaran tersedia. Namun, menurut Purbaya, anggaran itu semestinya diarahkan pada stimulus ekonomi daerah, bukan dibiarkan mengendap.
Pertumbuhan Ekonomi Masih Jawa Sentris
Purbaya menyoroti tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih terpusat di Pulau Jawa. “Pulau Jawa tetap jadi kontributor utama dengan pangsa 56,9 persen terhadap ekonomi nasional dan tumbuh 5,2 persen,” ujarnya.
Menurutnya, ketergantungan pada Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi harus segera diubah. Ia meminta pemerintah daerah di luar Jawa memperkuat basis perekonomiannya agar tidak terus tertinggal.
“Ini Pak Tito yang mesti kita ubah, ini kan Jawa sentris. Coba digeser bertahun-tahun tapi nggak bisa,” tegasnya.
Dorong Diversifikasi Ekonomi Daerah
Purbaya juga menantang daerah yang selama ini mengandalkan sektor komoditas untuk mulai melakukan diversifikasi ekonomi. Ia menilai banyak daerah memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri dan sumber daya manusia.
“Jadi, untuk daerah-daerah yang punya uang banyak karena komoditas, coba mulai pikir pelan-pelan diversifikasi arah yang bukan komoditas saja,” ucapnya.