Mediapriangan.com - Polemik mengenai Kontroversi 3 Bupati Aceh kembali mencuri perhatian publik di tengah upaya pemulihan pascabanjir bandang yang melanda Aceh.
Sejumlah daerah mengalami kerusakan berat, namun sorotan kini justru tertuju pada ketidaksanggupan beberapa kepala daerah dalam menangani situasi darurat di wilayahnya.
Sebelumnya diberitakan, tiga bupati yang disebut tidak sanggup melanjutkan Penanganan Bencana ialah Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.
Hal ini memicu diskusi luas mengenai kesiapan Kepala Daerah Aceh dalam menghadapi Dampak Banjir Aceh yang sangat besar pada akhir November 2025.
Baca Juga: Sorotan Gubernur Mualem untuk Penanganan Banjir Aceh Tamiang, Kritik BNPB Makin Menguat
Wamendagri Anggap Wajar
Terkait mencuatnya Kontroversi 3 Bupati Aceh, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan tanggapan resmi. Ia menganggap wajar apabila para bupati tersebut menyatakan tidak sanggup menangani skala bencana yang terjadi.
"Kalau kemudian kepala daerah itu menyatakan tidak sanggup, itu kan kemudian ada datanya," kata Bima di Jakarta, Minggu, 7 Desember 2025.
Ia menegaskan bahwa perhitungan kebutuhan infrastruktur, pemulihan rumah warga, serta akses logistik memang sangat besar. Menurutnya, Penanganan Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak dapat dipisahkan dari kerja bersama seluruh lembaga.
"TNI Polri all out di lapangan. Kami melihat posko-posko bencana itu aktif sekali di sana. Jadi sistem ini sudah bekerja," lanjutnya.
"Sudah bergerak semua. Jadi kita insya Allah mampu untuk mengatasi ini dengan bersama-sama," sambungnya.
Pernyataan itu ikut memperkuat Perbedaan Sikap antara pemerintah pusat dan daerah terkait kondisi psikologis dan teknis para bupati di lapangan.