Selain menyoroti aspek pengelolaan, Sholehudin juga meminta legalitas dapur MBG yang dikelola Yasika Group diperiksa secara transparan.
Pemeriksaan itu dinilai penting untuk memastikan seluruh operasional 41 SPPG berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perdebatan mengenai keberadaan 41 SPPG sebenarnya sudah mencuat sejak 2025. Saat itu, Dadan Hindayana yang masih menjabat sebagai Kepala BGN sempat memberikan penjelasan terkait kepemilikan puluhan dapur MBG oleh Yasika Aulia.
Baca Juga: DPR Soroti Kinerja Nanik S Deyang, Dinilai Tepat Memimpin BGN Usai Pergantian Kepala BGN
Menurut Dadan Hindayana, pembangunan fasilitas tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan investasi dari pihak yang bersangkutan untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program MBG.
"Itu kan bukan uang negara, itu investasi. Jadi siapapun yang mampu membangun, dipersilakan," kata Dadan di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, pada 19 November 2025 lalu.
Pernyataan tersebut sempat menjadi perhatian publik karena pada saat yang sama muncul pembahasan mengenai kebijakan BGN yang membatasi jumlah dapur MBG yang dapat dimiliki satu yayasan.
Dalam sejumlah pembahasan sebelumnya, disebutkan bahwa satu yayasan hanya diperbolehkan mengelola maksimal 10 dapur MBG dalam satu provinsi.
Karena itu, keberadaan 41 SPPG yang dikelola Yasika Group memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan.
Meski demikian, Dadan Hindayana kala itu menegaskan bahwa mitra seperti Yasika Group dinilai membantu percepatan pembangunan infrastruktur pendukung Program MBG.
"Itu kan investasi, jadi siapapun yang bangun, Badan Gizi sangat terbantu karena demikian cepat fasilitas terbangun," ujar Dadan.
"Mau disimpan di mana muka saya? Karena mereka itu yang mempercepat program ini berjalan dengan cepat. Kalau program ini tidak jalan, yang malu kan juga presiden," tandasnya.***