41 SPPG Milik Putri Pejabat Sulsel Disorot Usai Kasus Dadan Hindayana, Aktivis Desak Audit Terbuka

Mediapriangan.com - Sorotan terhadap pelaksanaan Program MBG kembali menguat setelah kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memasuki babak baru. 

Di tengah perhatian publik terhadap dugaan penyimpangan tata kelola program tersebut, keberadaan 41 SPPG yang dikelola Yayasan Yasika Group kini turut menjadi perbincangan.

Perhatian publik mengarah kepada Yasika Aulia, pemilik puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi melalui Yasika Group.

Nama Yasika Aulia menjadi sorotan karena diketahui merupakan putri dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud.

Baca Juga: BGN Kaji MBG Berbasis Kantin Sekolah, Wacana Lama yang Kembali Mencuat di Era Nanik S Deyang

Desakan agar dilakukan audit terbuka terhadap 41 SPPG tersebut mengemuka setelah Dadan Hindayana diamankan Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026.

Sejumlah pihak menilai perlu adanya pemeriksaan menyeluruh guna memastikan seluruh pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi.

Sorotan tersebut juga ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu unggahan yang menarik perhatian publik berasal dari akun Instagram @makassar.iinfo pada Minggu, 7 Juni 2026.

"Usai Dadan Hindayana ditangkap, 41 Dapur MBG milik Yasika Aulia anak pejabat DPRD Sulsel didesak untuk diperiksa," tulis postingan tersebut.

Baca Juga: Nasib Dadan Hindayana Berubah dalam 72 Jam, Pulang Haji, Dicopot dari BGN, Lalu Jadi Tersangka Korupsi

Desakan audit terbuka terhadap 41 SPPG turut disampaikan aktivis antikorupsi, Sholehudin. Ia menilai pemeriksaan independen perlu dilakukan untuk memastikan tata kelola Program MBG, termasuk aspek perizinan dan operasional seluruh dapur yang berada di bawah naungan Yasika Group.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar tidak muncul keraguan publik terhadap pelaksanaan program strategis nasional yang menggunakan anggaran besar dan melibatkan banyak mitra di berbagai daerah.

"Setelah kasus yang menyeret petinggi BGN terungkap, seluruh mitra yang mengelola program dalam jumlah besar juga perlu diaudit secara terbuka," tegas Sholehudin dalam keterangannya, pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Baca Juga: Dadan Hindayana Jadi Tersangka Korupsi, Deretan Kebijakan BGN yang Pernah Memicu Polemik Kembali Disorot