Sinergi dan Kolaborasi Dalam Peringatan HANTARU 2023, Wakil Bupati Ciamis Sampaikan Amanat Menteri ATR/BPN

Mediapriangan.com - Wakil Bupati Ciamis, H. Yana D Putra, bertindak sebagai Inspektur upacara dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru 2023 pada Senin, 25 September 2023.

Dalam upacara peringatan Hantaru 2023 yang digelar di Halaman kantor ATR/BPN Kabupaten Ciamis, Wakil Bupati Ciamis menyampaikan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Wakil Bupati Ciamis menjelaskan bahwa peringatan HANTARU 2023 mengangkat tema "Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju."

Baca Juga: Bentuk Nyata Kerukunan Antar Agama Melalui Kegiatan Kolaborasi Seni di Ponpes Darussalam Kabupaten Ciamis

Tema ini menggambarkan pentingnya kerja sama dalam pelaksanaan program dan tugas Kementerian ATR/BPN, yang tidak bisa dijalankan secara independen.

"Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak, kita dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat," tambahnya.

Selanjutnya, Wabup Yana mencatat bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah dari target sebesar 126 juta bidang tanah.

Baca Juga: 20 Link Twibbon Maulid Nabi Muhammad 2023, Desain Keren dan Modern Cocok Dibagikan Menjelang 28 September 2023

Selain itu, Wabup menjelaskan bahwa dalam upaya percepatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN juga mendorong pendaftaran tanah bagi masyarakat hukum adat melalui skema pendaftaran tanah secara komunal yang telah diterapkan di provinsi Sumatera Barat dan Papua.

"Kementerian ATR/BPN juga mendukung pendaftaran tanah wakaf dan rumah-rumah ibadah tanpa terkecuali dan diskriminasi," ujarnya.

"Ini memastikan bahwa umat beragama dapat beribadah dengan tenang sesuai dengan jaminan konstitusi," tambahnya.

Baca Juga: 25 Link Twibbon Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H, Desain Nuansa Islam Klasik Untuk 28 September 2023

Beliau juga menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sangat bergantung pada sinergi kolaborasi empat pilar, yaitu Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah (Pemda), Aparat Penegak Hukum (APH), dan Badan Peradilan.

"Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, beberapa kasus konflik agraria telah berhasil diselesaikan, dan ini adalah bukti keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam memerangi mafia tanah," katanya.