Ono Surono Soroti Dugaan Pungli Rp5 Juta Saat Warga Cirebon Lamar Kerja, Minta Kapolda Turun Tangan

photo author
Budi Raspati, Media Priangan
- Senin, 28 Juli 2025 | 16:16 WIB
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyampaikan aspirasi warga saat Reses III di Kantor Desa Pabuaran Lor, Kabupaten Cirebon, pada Kamis, 24 Juli 2025.   (Dok. DPRD Jabar)
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyampaikan aspirasi warga saat Reses III di Kantor Desa Pabuaran Lor, Kabupaten Cirebon, pada Kamis, 24 Juli 2025. (Dok. DPRD Jabar)

 

Mediapriangan.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, ST, kembali melaksanakan Reses III Tahun Sidang 2024–2025, kali ini menyerap aspirasi warga di Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon.

Dalam pertemuan bersama warga, Ono Surono menyampaikan beberapa temuan dan rencana yang menjadi perhatian serius.

Salah satunya mengenai progres pembangunan jalan sepanjang 11 kilometer yang direncanakan di Kabupaten Cirebon. Namun, Ono Surono menyayangkan bahwa hingga kini baru sekitar 2,6 kilometer yang akan dilelang pada akhir Agustus.

Baca Juga: Denny Cagur Bantah Keras Dugaan Timnya Potong Dana PIP, 'Itu Tidak Benar, Sudah Ada Video Klarifikasi!'

“Hari ini mudah-mudahan masyarakat menerima penjelasan yang kalau bicara puas sih mungkin tidak puas ya, karena ternyata hanya 2,6 kilometer dari total 11. Ternyata Juli ini baru tahap proses lelang yang mudah-mudahan sesuai penjelasan dari Dinas PUPR Kabupaten Cirebon di minggu keempat bulan Agustus sudah dilaksanakan,” ujar Ono Surono.

Selain soal infrastruktur, Ono juga menyoroti isu serius yang mencuat dari laporan warga terkait praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja di sejumlah perusahaan.

Warga mengaku harus membayar antara Rp4 juta hingga Rp5 juta agar bisa diterima bekerja.

Baca Juga: Amplop Kondangan Mau Kena Pajak? Komisi VI DPR Geleng-Geleng, Masa Dapat Berkah Juga Harus Setor ke Negara!

“Saya tanya di perusahaan mana, tadi ada beberapa yang menjawab tapi tidak jelas. Semuanya ada long-long-nya tuh, long reach, saya tanya siapa yang melakukan, ternyata LSM katanya,” ucapnya.

Menanggapi temuan itu, Ono menyatakan akan berkoordinasi langsung dengan Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Jawa Barat.

Ia berharap Satgas Terpadu Pemberantasan Premanisme bisa segera menindaklanjuti dan mengusut kasus tersebut.

Baca Juga: DPR Soroti Isu Pajak Amplop Kondangan di Rapat Resmi, Mufti Anam Sebut Rakyat Diperas, Ini Tragis!

“Mudah-mudahan setelah ini Kapolda bisa menurunkan timnya untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan dimintainya rakyat 4 sampai 5 juta pada saat mereka masuk kerja di PT tersebut,” tegasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Raspati

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X