Mediapriangan.com - Rencana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk mengaktifkan kembali Stasiun Rajapolah mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Gumilar Akhmad Purbawisesa menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana tersebut selama pelaksanaannya memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
"Selama hal itu berdampak baik terhadap ekonomi masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tidak merusak lingkungan. Artinya analisis dampak lingkungannya baik, maka secara garis besar kita setuju,” ujar Gumilar, Minggu, 9 November 2025.
Menurutnya, proyek reaktivasi Stasiun Rajapolah perlu melalui serangkaian kajian mendalam dan proses yang sesuai dengan ketentuan. DPRD, kata Gumilar, menilai pentingnya memastikan seluruh instrumen perencanaan dan mekanisme hukum ditempuh secara benar agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
"Untuk mencapai tujuan yang baik, semua harus diuji dulu dengan berbagai instrumen yang relevan. Pokoknya seluruh mekanismenya harus ditempuh dengan baik dan benar,” tegas Gumilar.
Sebagai tindak lanjut, sambung politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya berencana menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Tata Lingkungan dan Perumahan (PUPRTLH).
Rapat tersebut akan difokuskan untuk menggali informasi seputar kesiapan pemerintah daerah, termasuk studi kelayakan, penataan kawasan sekitar stasiun, hingga potensi dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar.
"Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan rapat kerja dengan Dishubkominfo dan PUPRTLH untuk menanyakan sejauh mana kesiapan pemerintah daerah terkait rencana ini,” ungkap Gumilar.
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Tasikmalaya siap memberikan dukungan kebijakan maupun anggaran apabila hasil kajian menunjukkan manfaat besar bagi masyarakat.
Baca Juga: Hukum Berganti Wajah, Polres dan Kejari Kabupaten Tasikmalaya Bersiap Jalankan KUHP Nasional
"Kami di DPRD tentu mendukung program strategis daerah selama prosesnya transparan, terukur, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Artikel Terkait
NPHD Tak Diindahkan, FORKITA Adukan Bupati Ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya
DPRD Kabupaten Tasikmalaya Rampungkan Naskah Akademik Ranperda Sistem Kesehatan Daerah, Target Perda Selesai 2025
RPJMD 2025-2029 Disetujui, Pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya Terbelah Soal Skema Pinjaman Daerah
Menambang Harapan di Tanah Kabupaten Tasikmalaya yang Dicap Ilegal