Kegamangan Pemuda Singaparna Antara Bertahan atau Mengadu Nasib ke Luar Negeri Jadi Sorotan DPRD Jabar

Langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga sebagai upaya menekan angka pengangguran.

Arip menjelaskan, Pemprov Jabar telah menyediakan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tingkat kabupaten/kota.

Baca Juga: Arip Rachman Serap Aspirasi Warga Tasikmalaya, Bahas Penghapusan Denda BPJS dan Perbaikan Layanan Kesehatan

Layanan ini mencakup pendaftaran, pelatihan, pengurusan dokumen, hingga perlindungan hukum, guna menjamin legalitas dan keamanan calon pekerja migran.

Selain itu, Pemprov Jabar juga membuka akses informasi lowongan kerja luar negeri secara resmi melalui pemanfaatan teknologi digital. Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui aplikasi Sapa Warga yang terhubung dengan aplikasi Si Juara, sehingga terhindar dari agen ilegal.

“Disnaker Jabar juga bekerja sama dengan banyak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk menyelaraskan keterampilan calon PMI dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri,” jelasnya.

Baca Juga: Politik Uang Merusak Demokrasi dan Melahirkan Pemimpin Transaksional, Begini Kata Arip Rachman

Dalam upaya pencegahan PMI non-prosedural, Arip menambahkan bahwa Pemprov Jabar bersama BP3MI terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan jalur resmi dan tidak mudah tergiur iming-iming gaji besar tanpa kejelasan.

Lebih jauh, Arip mendorong pemerintah daerah khususnya Kabupaten Tasikmalaya, agar tidak hanya fokus pada penempatan kerja ke luar negeri, tetapi juga serius membuka peluang kerja di daerah sendiri melalui penguatan sektor ekonomi lokal.

“Jika akses kerja ke luar negeri belum sepenuhnya aman dan terjamin, maka pemerintah wajib bekerja lebih keras membuka peluang kerja di daerah. Semua harus terukur, terkendali, dan berpihak pada keselamatan serta masa depan pemuda,” tegasnya.***