Kegamangan Pemuda Singaparna Antara Bertahan atau Mengadu Nasib ke Luar Negeri Jadi Sorotan DPRD Jabar

TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Kegamangan pemuda Desa Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, antara memilih bertahan di kampung halaman atau mengadu nasib ke luar negeri menjadi sorotan serius Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Di tengah tekanan ekonomi nasional dan global yang belum sepenuhnya pulih, harapan akan kehidupan yang lebih layak terus menggantung di benak generasi muda desa.

Sejumlah pemuda Singaparna menggantungkan asa kepada wakil rakyat di tingkat provinsi agar membuka ruang-ruang akses penghidupan yang lebih baik, termasuk peluang kerja di luar negeri yang aman dan terjamin.

Baca Juga: Kebijakan Pemprov Jabar Soal Hibah Pesantren Disorot Saat Reses H. Arip Rachman di Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya

Namun, harapan tersebut beriringan dengan kekhawatiran mendalam masyarakat, khususnya orang tua, terkait keselamatan dan kepastian kerja anak-anak mereka.

Kekhawatiran itu tidak lepas dari sejumlah kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Tasikmalaya yang sebelumnya dijanjikan pekerjaan layak dengan gaji besar, namun justru berakhir menjadi korban penipuan dan eksploitasi, seperti kasus PMI di Kamboja yang dipaksa bekerja di perusahaan scam.

“Orang tua di sini banyak yang mendukung anak-anaknya bekerja ke luar negeri, tapi rasa takut itu lebih besar dibanding harapan perubahan nasib,” ungkap Ketua RW 16 Desa Singaparna, Tato Rustianto, usai mengikuti dialog bersama Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Arip Rachman, SE, MM, Sabtu (17/1/2026).

Baca Juga: Arip Rachman Ajak Warga Kabupaten Tasikmalaya Taat Pajak, Ungkap Alasan Pentingnya Awasi Pembangunan Daerah

Menurut Tato, kondisi ekonomi yang kian seret di Kabupaten Tasikmalaya membuat banyak pemuda melihat kerja ke luar negeri sebagai jalan keluar.

Namun, maraknya kasus PMI bermasalah justru membuat keluarga memilih menahan anak-anaknya tetap di daerah, sambil berharap pemerintah membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.

“Kami berharap pemerintah hadir membuka akses pekerjaan yang layak, aman, dan terjamin, baik di dalam daerah maupun jika harus ke luar negeri,” ujarnya.

Baca Juga: Cegah Proyek Asal Jadi, Arip Rachman Minta Warga Sariwangi Turut Pantau Pembangunan

Menanggapi hal tersebut, Arip Rachman menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen kuat dalam memfasilitasi akses kerja ke luar negeri secara aman, legal, dan prosedural.