Ribuan Guru Madrasah dan Swasta Datangi Kantor Wali Kota Tasikmalaya, Pertanyakan Pengangkatan Petugas SPPG

photo author
Asep M.S, Media Priangan
- Senin, 26 Januari 2026 | 18:00 WIB
Ribuan guru madrasah dan guru swasta di Tasikmalaya mendatangi Balekota Tasikmalaya untuk mempertanyakan pengangkatan petugas SPPG, Senin 25 Januari 2026. (Dok. Asep M.S)
Ribuan guru madrasah dan guru swasta di Tasikmalaya mendatangi Balekota Tasikmalaya untuk mempertanyakan pengangkatan petugas SPPG, Senin 25 Januari 2026. (Dok. Asep M.S)

Sekretaris PD Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya Arif Ripandi, M. Pd mengatakan, pihaknya sangat miris karena hari ini sekitar 2.900 guru magrasah dari RA hingga Aliyah yang sudah mengabdi puluhan tahun dikalahkan oleh program Makan Bergizi Gratis yang baru berjalan selama enam bulan.

"Gerakan guru madrasah dan sekolah swasta di Kota Tasikmalaya hari ini menjadi pemantik kontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui intruksi presiden yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), " ujar Arif.

Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah Kepung Monas, Desak Pemerintah Beri Kuota ASN dan PPPK yang Setara dengan Sekolah Umum

Bagi kami kata Arif, bukan persoalan program MBG nya dipermasalahkan karena kami tidak menolak MBG. Tapi yang kami sesalkan adanya kebijakan prioritas yang dikeluarkan oleh pemerintah soal pengangkatan pegawai SPPG sebanyak kurang lebih 32 ribu yang di Bulan Februari 2026 akan diangkat menjadi P3K.

"Ini sangat menyakitkan bagi kami sebagai tindakan diskriminatif yang dilakukan. Penguasa saat ini," Katanya.

Dipimpin kendaraan komando, ratusan sepeda motor mengiringi aksi ribuan guru madrasah ke Balaikota Tasikmalaya, Senin, 25 Januari 2026.
Dipimpin kendaraan komando, ratusan sepeda motor mengiringi aksi ribuan guru madrasah ke Balaikota Tasikmalaya, Senin, 25 Januari 2026. (Dok. Asep M.S)

Apalagi ujar Arif, yang akan diangkat itu dapur dapurnya semua swasta bukan dapur milik pemerintah. Tapi dengan mudahnya pemerintah mengangkat para petugas SPPG menjadi PPPK padahal umurnya SPPG itu baru 6 bulan. Sementara madrasah sudah terlahir dari puluhan tahun dan sudah mencetak puluhan juta anak bangsa yang berjasa pada bangsa dan negara.

Baca Juga: 25 Ribu Guru Madrasah dan Swasta Gelar Aksi Damai di Jakarta, Desak Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi PPPK

Padahal lanjut Arif, seharusnya yang harus menjadi prioritas pengangkatan PPPK itu adalah pengangkatan guru untuk menyetarakan kesejahteraannya.

"Bayangkan, puluhan tahun guru madrasah mengabdi, hanya dibayar Rp 300 hingga Rp500 per bulan. Sementara insentif petugas SPPG yang baru 6 bulan sudah sangat signifikan. dimana rasa keadilannya," Katanya.

"Coba cek, berapa gaji petugas cuci piring, berapa akuntan, berapa ahli gizi berapa kepala SPPG, honorariumnya sangat Fantastis," Kata Arif menambabkan.

Baca Juga: DPRD Ciamis Terima Aspirasi Guru Honorer, Desak Pemerintah Pusat dan Daerah Wujudkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Pihaknya minta presiden untuk mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang sama untuk madrasah dan guru swasta lainnya agar guru-gurunya diangkat statusnya secara cepat agar kesejahteraannya meningkat.

"Jika kesejahteraannya meningkat akan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan di Indonesia, "ujar Arif.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra Negara bersama dengan Sekda Kota Tasikmalaya Asep Gofarulloh sempat menemui massa aksi. Didepan massa aksi, Diky Chandra menyampaikan aspirasi atas perjuangan yang disampaikan massa aksi.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Raspati

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X