Bikin Geleng Kepala! Tak Punya HP, Lansia Pekalongan Malah Dicoret dari Bansos Gegara Terindikasi Judol

Baca Juga: Wisata Kuliner Cibinong Bogor, Seblak Teh Marni Nevac Punya Kuah Kencur Pedas dan Harga Mulai Rp5 Ribuan

KTP Diduga Pernah Dipinjam Orang Lain

Persoalan lain muncul ketika pihak desa melakukan klarifikasi mengenai kemungkinan data identitas milik pasangan lansia tersebut digunakan oleh orang lain.

Neli mengatakan klarifikasi dilakukan dengan menanyakan apakah KTP milik Mbah Dayat dan Darmi pernah dipinjam atau digunakan pihak lain. Dari proses tersebut, terdapat pengakuan bahwa identitas mereka memang pernah dipinjam.

"Setelah penonaktifan, saya klarifikasi. Membuat surat pernyataan bermaterai, saya juga klarifikasi apakah KTP-nya pernah dipinjam orang lain. Hasilnya diakui," kata Neli.

Kondisi Mbah Dayat dan Darmi juga menjadi pertimbangan pihak desa dalam mengajukan sanggahan terkait dugaan judol.

"Maaf, (mereka) tidak bersekolah dan tidak bisa baca tulis. Jadi, tidak mungkin ada indikasi untuk judol. HP juga tidak punya," sambungnya.

Baca Juga: Wisata Kuliner Dekat Stasiun Bogor, Ini 3 Rekomendasi Tempat Makan Enak yang Wajib Dicoba

7.585 KPM di Pekalongan Terindikasi Judol

Kasus yang dialami Mbah Dayat dan Darmi terjadi di tengah penertiban data penerima bansos yang terindikasi terlibat judol.

Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 7.585 KPM terindikasi aktivitas judol hingga Minggu, 30 Agustus 2026. Bansos untuk ribuan penerima tersebut kemudian dihentikan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos.

Plt Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Mouretta Vitria, mengatakan angka tersebut diperoleh berdasarkan pengecekan melalui aplikasi hingga akhir Agustus 2026.

"Untuk sementara ini sampai dengan hari ini, data yang sudah kita cek di aplikasi memang ada sebanyak 7.585 KPM yang terindikasi judol," ungkap Vitria dalam keterangannya, pada Minggu, 30 Agustus 2026.

"Yang sampai dengan saat ini bantuan sosialnya kita hentikan. Dihentikan langsung oleh Kementerian Sosial," sambungnya.

Dari ribuan KPM yang masuk dalam daftar tersebut, sebagian telah melakukan klarifikasi. Hingga kini, sebanyak 157 KPM tercatat mengajukan klarifikasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.***