Mediapriangan.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyampaikan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak hanya melibatkan unsur legislatif dan eksekutif saja, tetapi juga partisipasi masyarakat Jawa Barat.
Menurut Ono Surono, keterlibatan rakyat sangat penting untuk memastikan program-program daerah diketahui dan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ono Surono setelah resmi dilantik sebagai Pimpinan DPRD Jawa Barat dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Jawa Barat periode 2024-2029.
Pelantikan Pimpinan DPRD Jawa Barat tersebut digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro nomor 27, Kota Bandung, pada Rabu, 9 Oktober 2024.
"Proses penyusunan APBD sebaiknya melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga program-program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat Jawa Barat," ujar Ono.
Saat disinggung mengenai kinerja anggota dewan, Ono menyoroti bahwa sistem demokrasi elektoral saat ini perlu diperbaiki.
Ia menilai bahwa pelaksanaan pemilihan legislatif beberapa waktu lalu membutuhkan biaya yang cukup besar, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja anggota dewan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami akan mendorong agar lebih banyak kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hal ini penting untuk membangun persepsi positif bahwa anggota dewan sering turun ke lapangan, bukan hanya saat mendekati pemilihan.
Menurutnya, rakyat akan kehilangan kepercayaan dan sebagian masyarakat yang pragmatis mungkin memanfaatkan situasi tersebut.
"Ke depan, kami akan terus mengupayakan agar anggota legislatif lebih aktif sesuai tugas dan fungsinya," tambahnya.
Saat ditanya mengenai perbedaan antara DPR RI dan DPRD Provinsi dalam menjalankan fungsi legislatif, Ono menjelaskan bahwa secara umum fungsi legislatif tidak berbeda.