DPRD Jawa Barat dan Jawa Timur Gelar Diskusi Membahas Tata Tertib, Mekanisme Kerja, dan Proses Sosialisasi Perda

Mediapriangan.com - DPRD Jawa Barat menerima kunjungan dari DPRD Jawa Timur untuk membahas Peraturan Tata Tertib DPRD dalam sebuah diskusi hari ini, Selasa, 1 Oktober 2024.

Ketua Pansus I DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menjelaskan bahwa diskusi bersama DPRD Jawa Timur tersebut mencakup sejumlah isu penting terkait tata tertib dan mekanisme kerja DPRD.

Salah satu poin utama yang didiskusikan adalah terkait Peraturan DPRD Jawa Barat mengenai Tata Tertib, di mana DPRD Jawa Timur tertarik melihat detail peraturan tersebut.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat dan Kalimantan Tengah Bahas Peningkatan Tugas dan Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan

“Teman-teman dari DPRD Provinsi Jawa Timur ingin mempelajari pasal-pasal dalam Peraturan DPRD Jawa Barat, terutama aspek-aspek khusus yang mungkin bisa diadopsi oleh DPRD Jawa Timur,” ujar Daddy Rohanady.

Selain itu, diskusi juga menyentuh isu tenaga ahli atau pendamping bagi anggota DPRD. Daddy menjelaskan bahwa DPRD Jawa Timur memiliki tenaga ahli untuk setiap anggota, sedangkan di DPRD Jawa Barat, sistemnya berbeda.

"DPRD Jawa Timur memiliki tenaga ahli untuk setiap anggota, sedangkan di DPRD Jawa Barat, sistemnya berbeda," jelasnya.

Baca Juga: Pansus I DPRD Jawa Barat Bahas Rancangan Peraturan Tata Tertib Secara Detail, Targetkan Selesai dalam 10 Hari

Tidak hanya itu, perbedaan dalam program sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) juga menjadi topik pembahasan.

Di Jawa Barat, proses sosialisasi Perda dilakukan antara DPRD dengan Sekretariat DPRD. Sementara di Jawa Timur, masyarakat sendiri yang mengajukan usulan sosialisasi kepada DPRD.

“Mereka menyambut baik metode tersebut dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi yang diusulkan oleh masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat Resmi Bentuk Pansus I untuk Pembahasan Rancangan Tata Tertib Dewan

Pembahasan lainnya yang muncul dalam diskusi tersebut termasuk quorum rapat, penggunaan zoom dalam rapat paripurna jika tidak dapat hadir, hingga perihal seragam anggota dewan yang turut disinggung dalam pertemuan ini.***