Perbedaannya hanya terletak pada cakupan wilayah, di mana DPR RI berfokus pada isu nasional, sementara DPRD Provinsi lebih fokus pada persoalan Jawa Barat.
Masalah-masalah yang dihadapi juga serupa, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, dan infrastruktur.
Selain itu, sembilan daerah yang masuk dalam rencana pemekaran (CDPOB) juga memerlukan perhatian khusus untuk mendukung perkembangan dan peningkatan indeks pembangunan manusia.
Menurut Ono, masih ada angka pengangguran yang cukup tinggi serta penurunan anggaran daerah hingga mencapai enam triliun.
"Oleh karena itu, fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD adalah mengelola dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini dengan baik. Kami juga akan mendorong peningkatan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat," tutup Ono.***
Artikel Terkait
DPRD Jawa Barat Gelar Rapat Paripurna Tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Periode 2024-2029, Ini Daftar Anggotanya
GERAK JABAR Sampaikan Pernyataan Sikap ke Sekretariat DPRD Jawa Barat Mengenai Pencabutan Tap MPRS No 33 Tahun 1967
Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat Resmi Bentuk Pansus I untuk Pembahasan Rancangan Tata Tertib Dewan
Percepatan Pembahasan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Jawa Barat, Pansus I Yakin Selesaikan Tepat Waktu
Pansus I DPRD Jawa Barat Bahas Rancangan Peraturan Tata Tertib Secara Detail, Targetkan Selesai dalam 10 Hari
DPRD Jawa Barat dan Kalimantan Tengah Bahas Peningkatan Tugas dan Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan