Mediapriangan.com - Menjelang puncak musim haji 2025, perhatian publik tertuju pada persoalan visa haji furoda yang belum juga diterbitkan.
Skema haji furoda yang berbeda dari haji reguler ini seharusnya berjalan secara mandiri melalui kuota undangan dari Pemerintah Arab Saudi, namun tampaknya tak semua berjalan mulus tahun ini.
Melihat perkembangan persoalan haji furoda ini, Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI angkat suara.
Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan Timwas, Marwan Dasopang, meminta agar pihak penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus (PIHK) menunjukkan kejujuran dan transparansi kepada calon jemaah.
“Karena itu kami ingin menyampaikan kepada para jemaah maupun para pimpinan travel bila sudah dipastikan tidak mendapatkan visa furoda disampaikan saja kepada jemaah,” ucap Marwan Dasopang kepada media di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa, 27 Mei 2025.
Marwan mengingatkan agar travel tidak melakukan bujuk rayu kepada calon jemaah jika memang visa belum terbit.
Menurutnya, transparansi lebih penting dibandingkan memaksakan keberangkatan tanpa kejelasan hukum.
“Jangan dirayu jangan diajak berangkat. Jika dirasa tidak bisa menepati janji lebih baik terus terang,” imbuhnya.
Marwan juga menyoroti kebijakan tegas yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi tahun ini.
Keamanan ibadah haji dijaga sangat ketat, bahkan otoritas setempat menggunakan drone untuk memantau dan menangkap jamaah ilegal yang tidak terdaftar resmi.