“Terkait persoalan jalan, usulan ke SIPD sangat penting agar bisa diakomodasi dalam perencanaan anggaran. Sementara untuk PJU, di tengah kondisi fiskal yang terbatas, masyarakat bisa menempuh alternatif cepat melalui sistem bayar rereongan sebagai solusi sementara,” ujar Arip.
Meski demikian, Arip menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat tersebut akan menjadi bahan pembahasan dirinya di tingkat provinsi.
Ia memastikan hasil pengawasan akan disampaikan kepada pimpinan dan dibahas dalam forum resmi DPRD Jawa Barat.
“Dari kegiatan pengawasan ini, tentu seluruh persoalan masyarakat akan kami sampaikan, termasuk masalah BPJS yang sebelumnya ditanggung pemerintah namun kini tidak aktif. Ini akan menjadi catatan penting dalam forum DPRD,” tegasnya.***