“Terkait persoalan jalan, usulan ke SIPD sangat penting agar bisa diakomodasi dalam perencanaan anggaran. Sementara untuk PJU, di tengah kondisi fiskal yang terbatas, masyarakat bisa menempuh alternatif cepat melalui sistem bayar rereongan sebagai solusi sementara,” ujar Arip.
Meski demikian, Arip menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat tersebut akan menjadi bahan pembahasan dirinya di tingkat provinsi.
Ia memastikan hasil pengawasan akan disampaikan kepada pimpinan dan dibahas dalam forum resmi DPRD Jawa Barat.
“Dari kegiatan pengawasan ini, tentu seluruh persoalan masyarakat akan kami sampaikan, termasuk masalah BPJS yang sebelumnya ditanggung pemerintah namun kini tidak aktif. Ini akan menjadi catatan penting dalam forum DPRD,” tegasnya.***
Artikel Terkait
Tekankan Pentingnya Kesetaraan Gender, Arip Rachman Sosialisasikan Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
Masih Banyak Warga Berharap Bantuan Perbaikan Rutilahu, Begini Kata Arip Rachman
Kebijakan Pemprov Jabar Soal Hibah Pesantren Disorot Saat Reses H. Arip Rachman di Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya
Arip Rachman Ajak Warga Kabupaten Tasikmalaya Taat Pajak, Ungkap Alasan Pentingnya Awasi Pembangunan Daerah
Cegah Proyek Asal Jadi, Arip Rachman Minta Warga Sariwangi Turut Pantau Pembangunan
Arip Rachman Serap Aspirasi Warga Tasikmalaya, Bahas Penghapusan Denda BPJS dan Perbaikan Layanan Kesehatan