TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Arip Rachman, mengingatkan adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah program nasional di tingkat desa.
Peringatan tersebut disampaikan usai kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya pada 18 April 2026.
Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Baca Juga: Dorong Solusi Atasi Kendala Program dan Akses Sistem Pemerintahan, Begini Kata Arip Rachman
“Program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih harus diawasi bersama agar tidak terjadi penyimpangan,” kata Arip, Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, program berbasis desa memiliki risiko jika tidak diawasi secara ketat, terutama karena melibatkan dana dan aset masyarakat.
"Bahkan, dalam kasus koperasi desa, modal dan jaminan yang digunakan berasal dari desa itu sendiri," jelas Arip.
Ia menegaskan pentingnya transparansi serta partisipasi aktif warga dalam mengawal jalannya program, agar sesuai dengan tujuan awal dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.***