Penanganan pascagempa 7,7 magnitudo tidak hanya berkaitan dengan evakuasi korban. Kebutuhan dasar masyarakat, layanan kesehatan, distribusi logistik, serta pemulihan fasilitas yang mengalami kerusakan juga menjadi bagian dari perhatian DPR.
Dorongan tersebut dinilai penting karena dampak gempa dapat meluas dari kerusakan bangunan hingga terganggunya aktivitas masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, serta unsur terkait diperlukan agar respons terhadap bencana dapat berlangsung cepat.
Dalam konteks bantuan gempa NTT, keterlibatan anggota DPR dari daerah terdampak juga diharapkan dapat membantu menyampaikan kondisi lapangan sekaligus kebutuhan masyarakat kepada pemerintah.
Dasco Sampaikan Duka untuk Warga Terdampak
Di tengah upaya penanganan bencana, Sufmi Dasco Ahmad turut menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang terdampak gempa NTT.
Ketua Harian Partai Gerindra tersebut berharap warga yang menghadapi dampak gempa 7,7 magnitudo diberi kekuatan dan keselamatan. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi masyarakat di NTT dan wilayah sekitar yang merasakan guncangan.
"Saya menyampaikan duka dan keprihatinan atas gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur. Semoga seluruh masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan keselamatan," tegas Dasco.
Baca Juga: Clareesya Vokalis RoBoKop Dipolisikan Buntut Foto Gaya Takbir di Sounds Project
Sejumlah Bangunan Dilaporkan Rusak
Sementara itu, laporan awal mengenai dampak gempa NTT disampaikan Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu.
Berdasarkan pemantauan awal Stasiun Geofisika Kupang serta koordinasi dengan BPBD setempat, guncangan gempa dilaporkan menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan.
Beberapa bagian tembok rumah sederhana dilaporkan roboh di wilayah Maumere, Manggarai Barat, dan Labuan Bajo. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada fasilitas Pelabuhan Maumere serta bangunan Hotel Jayakarta Bajo.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penanganan gempa 7,7 magnitudo karena sejumlah fasilitas publik dan bangunan yang terdampak perlu mendapat pemeriksaan serta penanganan lebih lanjut.
Baca Juga: Rutilahu di Jawa Barat Tak Lagi Harus Menunggu Didata, Warga Kini Bisa Melapor Lewat Imah Aing