TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Kalangan Nahdliyin di Tasikmalaya turut merespons polemik undangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada sejumlah kepala daerah dan jajaran Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) kabupaten/kota se-Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Sate, Bandung.
Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, akhir Agustus 2026, sejumlah tokoh muda NU dan akademisi di Tasikmalaya menyampaikan kritik serta mengingatkan pentingnya menjaga independensi organisasi dari berbagai bentuk intervensi politik.
Undangan yang mempertemukan 11 bupati/wali kota dengan 11 Rois Syuriah NU tersebut, dinilai memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat karena berlangsung hanya beberapa hari sebelum agenda Muktamar NU.
Baca Juga: Biaya Haji 2027 Melonjak Jadi Rp107 Juta, Jemaah Justru Diusulkan Bayar Rp42,9 Juta
Ansor Tasikmalaya Minta Pemprov Fokus pada Persoalan Rakyat
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Fahmi Siddiq, menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya memusatkan perhatian pada berbagai persoalan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat.
Menurut Fahmi, langkah mengundang jajaran Syuriah NU menjelang Muktamar berpotensi menimbulkan spekulasi publik mengenai adanya upaya memengaruhi dinamika internal organisasi.
Ia menegaskan, NU memiliki mekanisme organisasi sendiri yang harus dihormati oleh semua pihak.
Baca Juga: Viral Dua Pria Diduga Gesek Nomor Rangka di Parkiran GBK, Polda Metro Jaya Turun Tangan
"Gubernur harus peka terhadap situasi menjelang Muktamar NU. Langkah yang dilakukan saat ini berpotensi menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu terhadap proses yang sedang berjalan di internal NU," ujarnya.
Fahmi juga menyoroti sejumlah persoalan pembangunan Jawa Barat yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masalah kesehatan masyarakat dan stunting, hingga indeks kebahagiaan warga.
Menurutnya, berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Baca Juga: Kabut Asap Karhutla Banjarbaru Makin Pekat, BMKG Sebut Kualitas Udara Berbahaya