Ansor dan Akademisi NU Tasikmalaya Kritik Undangan KDM ke Syuriah NU Jelang Muktamar

Akademisi NU: Jangan Samakan NU dengan Partai Politik

Kritik serupa disampaikan Akademisi Muda NU yang juga Dosen Magister Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung, Dr. H. Ahmad Subqi, Lc., M.Sy.

Ia mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan yang memiliki tradisi, struktur, dan mekanisme berbeda dengan partai politik.

"Jangan samakan NU dengan partai politik. Rois Syuriah adalah para kiai sepuh yang memiliki otoritas keagamaan dan moral dalam organisasi," tegas Ahmad Subqi.

Menurutnya, publik sulit mengabaikan konteks waktu pelaksanaan pertemuan yang berdekatan dengan Muktamar NU. Karena itu, ia menilai wajar apabila muncul berbagai tafsir dan kekhawatiran dari warga Nahdliyin.

Ahmad Subqi menegaskan bahwa pemerintah perlu menjaga jarak yang proporsional dengan proses-proses internal organisasi kemasyarakatan agar tidak memunculkan persepsi adanya campur tangan kekuasaan.

Baca Juga: Gempa NTT M7,7 Rusak RSUD Ruteng, Kemenkes Bangun RS Lapangan dan Kerahkan Logistik Udara

Jaga Marwah Organisasi Keagamaan

Dalam pandangannya, terdapat perbedaan mendasar antara orientasi agama dan politik praktis.

Agama, kata dia, bertumpu pada nilai-nilai moral, keadilan, dan kebenaran yang bersifat prinsipil. Sementara politik sering kali bergerak berdasarkan dinamika kepentingan dan strategi kekuasaan.

Karena itu, pencampuran simbol-simbol agama dengan kepentingan politik praktis berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, termasuk munculnya perpecahan dan polarisasi di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan otoritas tokoh agama dalam arena politik dapat mengurangi marwah lembaga keagamaan sebagai penjaga nilai dan pemersatu umat.

Baca Juga: Pengusaha UMKM Tebet Klaim Diusir Demi SPPG, Deposit Rp8 Juta Ditahan dan Muncul Tagihan Rp30 Juta

Nahdliyin Tasik Kawal Kemandirian Muktamar

Sorotan dari GP Ansor dan kalangan akademisi NU di Tasikmalaya menjadi bagian dari aspirasi warga Nahdliyin daerah yang menginginkan Muktamar ke-35 NU berlangsung secara independen dan bebas dari intervensi.