"Maka orientasi kebijakan Indeks Masyarakat Digitalnya adalah diberikan pelatihan bagi pelaku usaha," jelasnya.
Hal tersebut agar mereka paham mengenai penjualan digital seperti marketplace, hal ini juga harus didukung dengan pemerataan uang digital.
Baca Juga: Wali Kota Bandung OTT KPK, Begini Yang Dirasakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil
“Melihat dari perbedaan keempat komponen tersebut dari indeks tersebut masa unsur pemberdayaan harus ditingkatkan lagi," imbuhnya.
Unsur pemberdayaan lanjut Bedi, terdiri dari konsumen atau pengguna, penjual atau penyedia pada marketplace atau penyedia keuangan digital.
Sehingga orientasi kebijakan indeks digital di Jabar adalah dipelatihan bagi pelaku usaha agar bisa masuk di marketplace atau diberikan pelatihan e-learning.
"Maka dari itu penyedianya juga harus mengaktifkan sistem pembelanjaan secara digital/penggunaan uang digital," pungkas Bedi.***