"Maka orientasi kebijakan Indeks Masyarakat Digitalnya adalah diberikan pelatihan bagi pelaku usaha," jelasnya.
Hal tersebut agar mereka paham mengenai penjualan digital seperti marketplace, hal ini juga harus didukung dengan pemerataan uang digital.
Baca Juga: Wali Kota Bandung OTT KPK, Begini Yang Dirasakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil
“Melihat dari perbedaan keempat komponen tersebut dari indeks tersebut masa unsur pemberdayaan harus ditingkatkan lagi," imbuhnya.
Unsur pemberdayaan lanjut Bedi, terdiri dari konsumen atau pengguna, penjual atau penyedia pada marketplace atau penyedia keuangan digital.
Sehingga orientasi kebijakan indeks digital di Jabar adalah dipelatihan bagi pelaku usaha agar bisa masuk di marketplace atau diberikan pelatihan e-learning.
"Maka dari itu penyedianya juga harus mengaktifkan sistem pembelanjaan secara digital/penggunaan uang digital," pungkas Bedi.***
Artikel Terkait
Anggota DPRD Jabar Sebut Pekerja Migran Indonesia Perlu Perlindungan dari Pihak yang Tidak Bertanggungjawab
Jelang Seleksi PPPK Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya: Minta Prioritaskan Honorer Senior
Program Lumbung Pangan Desa, Anggota DPRD Jawa Barat: Solusi Menjaga Ketersediaan Pangan Masyarakat
Kasus Temuan Polio di Purwakarta, DPRD Jabar Iis Turniasih Minta Masyarakat Proaktif dalam Menjaga Lingkungan
Pansus I LKPJ DPRD Jawa Barat Tinjau Tol Cisumdawu, Target Rampung Tepat Waktu untuk Lancarkan Arus Mudik 2023
Anggota DPRD Jawa Barat Minta Pemerintah Bangun Kembali Pesantren Terdampak Gempa di Cianjur
Dukungan DPRD Jawa Barat Terhadap Penyelesaian Konflik Pertanahan BUMN, BUMD, dan Masyarakat di Wilayahnya